Peran Negara dalan sistem ekonomi Neoliberalisme

Ari Yurino*


Neoliberalisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar atau perdagangan bebas (pasar bebas), dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.

Nah disinilah diperlukan sebuah peranan negara agar agenda-agenda Neoliberalisme dapat diterapkan di sebuah sistem ekonomi suatu negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Keberadaan negara,seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Dalam bentuk modern, negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan.

Namun seluruh konsep negara diatas, seakan-akan sudah tidak berlaku lagi ketika sistem Neoliberalisme telah dianut oleh suatu pemerintahan. Kondisi yang menyengsarakan rakyat dapat berlangsung lama dikarenakan akibat peranan sebuah negara. Negara dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan penindasan yang dilakukan melalui Neoliberalisme terhadap rakyat.

Namun sebelum kita membahas tentang peran negara dalam ekonomi sistem Ekonomi Neoliberlisme, ada baiknya bila kita juga mengetahui tentang sejarah pembentukan negara. Karena dari sanalah kita akan lebih jelas dapat melihat tentang peranan negara dari awal mulanya.

Sejarah Pembentukan Negara

Seiring dengan perjalanan perkembangan manusia, yang awalnya memilih untuk hidup berpindah-pindah dan berburu, kemudian harus beralih untuk hidup menetap dan bertani. Hal ini dikarenakan ditemukannya beberapa teknologi sederhana untuk berburu dan menemukan api. Keputusan untuk menetap bagi manusia ternyata telah menemukan hal-hal yang baru bagi sejarah pekembangan manusia, seperti teknik bercocok tanam. Kesadaran bercocok tanam muncul karena manusia pada saat itu mulai mengamati ternyata di lokasi pembuangan sampah, dimana sisa buah-buahan makanan mereka dibuang, mulai muncul pohon buah tersebut.

Dan dengan hidup menetap, manusia juga dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan baru yang sebelumnya tidak ada, seperti bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana memperbaiki tempat tinggal yang rusak dan lain-lain. Dengan adanya tambahan kerja ini, memaksa masyakarat membagi sumberdayanya yang terbatas. Karena itulah susunan masyarakat semakin hari semakin kompleks dan rumit – justru karena mereka hidup menetap.

Dengan semakin kompleksnya susunan masyarakat, semakin tergantung pula masyarakat pada sihir. Sihir pada saat itu merupakan upaya paling awal manusia untuk menemukan hukum-hukum yang mengatur bekerjanya alam. Pada saat itu, manusia berpendapat bahwa merekalah yang mengatur hukum-hukum itu,d engan sihir mereka. Dalam masyarakat pada jaman itu, ditemukan bahwa sihir merupakan salah satu fitur yang niscaya ada dan dihormati.

Di jaman di mana para pemimpin tidak mungkin kuliah Hukum, atau Ilmu Pemerintahan, sangat penting bagi mereka untuk menguasai sihir – alat pembentuk hukum. Lama-kelamaan, masyarakat memandang perlu untuk menyisihkan orang khusus untuk dapat berfungsi sebagai tukang sihir yang melayani kebutuhan seluruh masyarakat. Tukang Sihir (dalam bentuk Dukun, Shaman, atau Tetua Adat) adalah kerja profesional pertama dalam sejarah dunia. Tidak jarang para tukang sihir ini digelari “Raja” – sekalipun belum dalam makna modern seperti yang kita kenal.

Pada jaman inilah masyarakat yang mulai metode bercocok tanam dan hidup menetap, malahirkan berbagai hal baru. Contohnya adalah (1) kerja besar yagn harus dilakukannya untuk menaklukan alam mensyaratkan adanya kepemimpinan yang sentralistis, (2) Hasil kerja mereka (produk pertanian) yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu memaksa mereka membangun lumbung demi persediaan pangan di musim paceklik, (3) Untuk menjaga lumbung, diperlukan penjaga-penjaga yang sifatnya purna-waktu (full-timer) terutama karena adanya ancaman dari komunitas lain yang ingin menjarah lumbung, atau justru dari komunitas sendiri yang kelaparan ketika paceklik, (4) Keharusan menjaga lumbung ini menghasilkan pembagian kerja baru dalam masyarakat: pendeta dan tentara – kedua kelas ini dibebaskan dari keharusan bekerja kasar demi menjaga lumbung, (5) Waktu luang yang tersedia bagi anggota kelas-kelas pendeta ini menyebabkan mereka mampu mengamati lebih teliti gejala alam di sekitarnya, dan melahirkan ilmu perbintangan, (6) Untuk keperluan pencatatan di lumbung, dan untuk menjaga kerahasiaan “pengetahuan suci” dari para dewa, para pendeta menciptakan Matematika dan Tulisan, (7) Untuk keperluan berjaga dari penjarahan, diciptakanlah Ilmu Perbentengan, yang menyaratkan adanya Ilmu Bangunan (arsitektur), (8) Berkembangnya ilmu pengetahuan secara umum mendorong terjadinya spesialisasi (pengkhususan) di mana beberapa orang yang berbakat melayani masyarakat lewat ketrampilan khusus yang dimilikinya – misalnya teknik pembuatan logam.

Para pendeta dan tentara, merupakan satu kesatuan kelas-kelas yang berkuasa atas masyarakat. Mereka mengatur masyarakat, sekalipun pada awalnya atas mandat masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelas-kelas ini mengangkat dirinya mengatasi masyarakat, sekalipun dilahirkan oleh masyarakat. Mereka menjadi kelas berkuasa.

Dan tidak butuh waktu lama sebelum kelas-kelas berkuasa ini menyadari bahwa status istimewa mereka harus dipertahankan. Dalam waktu hanya beberapa ratus tahun setelah bangkitnya masyarakat berkelas, Undang-undang pertama di dunia telah diperkenalkan – oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, salah satu peradaban pertama di dunia. Dengan lahirnya UU ini, alat-alat kekuasaan dari kelas berkuasa telah lengkap: kendali ideologis (melalui mistik dan agama), kendali kekerasan (lewat tentara) dan kendali kelembagaan (lewat hukum dan perundang-undangan). Ketiga tiang inilah yang menyusun Negara.

Di bawah masyarakat bertanilah sistem masyarakat seperti yang kita kenal sekarang diletakkan dasar-dasarnya. Era yang menyusul kemudian merupakan pengembangan, dan penyempurnaan sistem masyarakat berkelas – dan penguatan Negara sebagai alat pengaman keberadaan masyarakat berkelas tersebut.

Peran Negara dalam sistem Ekonomi Neoliberalisme

Diatas telah disebutkan bahwa tanggung jawab negara adalah memenuhi keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik. Negara juga memiliki kewenangan penuh terhadap politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya yang diatur oleh pemerintah dalam wilayah tertentu.

Karena kewenangan itulah negara akhirnya “didekati” oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional untuk mengembangkan usahanya di wlayah tersebut. Perusahaan multinasional dan transnasional memiliki dana yang sangat besar untuk mengembangkan usahanya di berbagai negara. Untuk mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan yang besar maka tidak aneh bila perusahaan-perusahaan ini juga memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politisi dan juga sumber finansial yangsangat berkecukupan untu relasi masyarakat dan melobi politik.

Maka tidak aneh bila kondisi penghisapan yang dilakukan oleh para kapitalis dapat berlangsung sedemikian lamanya. Alat untuk mempertahankan penindasan terhadap masyarakat yang digunakan oleh para kapitalis adalah negara. Kita sering didengungkan oleh kampanye pemerintahan yang berpihak kepada kapitalis bahwa mereka mewakili semua orang, yang kaya dan yang miskin. Tetapi sebenarnya, sejak masyarakat kapitalis yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat produksi, serangan apapun terhadap kepemilikan kapitalis akan dihadapi dengan kekerasan dari pemerintahan kapitalis. Melalui kekuatan tentara, Undang-Undang, hukum, pengadilan dan penjara, negara telah berfungsi menjadi “anjing penjaga” dari keberlangsungan sistem kepemilikan pribadi yang menguntungkan kelas kapitalis. Kelas yang berkuasa secara ekonomi – yang memiliki alat-alat produksi – juga berkuasa secara politik.

Negara terwujud untuk menjalankan keputusan-keputusan dari kelas yang mengontrol pemerintah. Dalam masyarakat kapitalis negara menjalankan keputusan-keputusan dari kelas kapitalis. Keputusan-keputusan tersebut dipola untuk mempertahankan sistem kapitalis dimana kelas pekerja harus bekerja melayani pemilik alat-alat produksi.

Bukan hal yang aneh, bila saat ini banyak sekali para pengusaha di Indonesia mulai terjun ke dunia politik untuk tetap menguasai kepemimpinan nasional. Karena hanya dengan jalan inilah para kapitalis dapat tetap mendominasi kekuasaan dan kenikmatan yang mereka alami selama ini.

Negar a dalam Sistem Neoliberalisme

Seperti telah disebutkan diatas maka sejak naiknya pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Soeharto, Indonesia telah masuk dalam cengkeraman kerakusan kaum modal. Semua pemerintahan yang berkuasa dari masa Soeharto hingga masa SBY-JK adalah pemerintahan nasional yang menjadi agen kepentingan kaum modal. Situasi politik pasca reformasi mei 1998 boleh jadi sangat hiruk pikuk dengan pertarungan politik, pemerintahan telah berganti-ganti sebanyak 4 kali, tetapi hiruk-pikuk politik tersebut tidaklah berarti menganggu kepentingan kaum modal di Indonesia, yang artinya adalah bahwa para elite tersebut bertarung tetapi mereka semuanya tunduk kepada tuan yang sama yaitu para pemilik modal.

Semua agenda kaum modal diimplementasikan dengan cukup baik dan sigap oleh pemerintahan selama ini, termasuk juga kebijakan yang di negara asalnya sendiripun hal tersebut masih enggan dilaksanakan oleh mereka (liberalisasi pertanian).

Beberapa contoh penerapan sistem ekonomi Neoliberalisme yang didukung oleh pemerintah Indonesia, seperti:
• Privatisasi atau penjualan BUMN kepada pihak perusahaan swasta. Mayoritas BUMN ini sebenarnya cukup menguntungkan secara ekonomi bagi pemerintah, tetapi karena ada desakan dari perjanjian antara Indonesia dan IMF maka Indonesia harus melaksankan privatisasi pada BUMN-BUMN nya.
• Pencabutan subsidi terhadap pelayanan publik dilakukan secara pasti oleh pemerintah yang berkuasa pasca reformasi. Pencabutan subsidi ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan transnasional atau multinasional dapat bersaing dengan perusahaan negara. Contoh yang paling terlihat dampaknya adalah masuknya Perusahaan Shell dari Belanda dan Petronas dari Malaysia dalam bisnis penjualan bahan bakar untuk kendaraan. Bila subsidi untuk BBM tidak dicabut, maka harga-harga BBM akan tetap murah dan tentu saja perusahaan asing tersebut tidak dapat bersaing dengan harga yangditerapkan oleh pemerintah dengan adanya subsidi. Maka agar perusahaan asing tersebut dapat melakukan penjualaan di Indonesia, pemerintah harus menyetarakan terlebih dahulu harga BBM yang berlaku di Indonesia dengan mencabut subsidi dengan harga penjualan perusahaan asing tersebut.
• Liberalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dalam pertanian. Negara memilih kebijakan impor beras dari negara asing dengan dalih persediaan beras nasional tidak mencukupi, tetapi sebenarnya impor beras ini dilakukan agar beras-beras yang diproduksi oleh negara-negara lain dapat masuk ke Indonesia dan bersaing dengan beras nasional yang diproduksi oleh petani. Hal ini jelas mematikan usaha para petani karena mereka akan kesulitan untuk menjual hasil produksinya dikarenakan harga pasaran beras akan sangat murah. Dampak dari murahnya harga beras produksi petani nasional maka akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.
• Penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing yang diterapkan oleh pemerintah melalui kebijakannya tentunya akan berdampak pada keuntungan yang semakin sedikit yang diperoleh oleh Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah lebih memilih untuk melindungi para investor asing agar nyaman mengeruk hasil bumi Indonesia, dan yang jelas hal tersebut tidak ada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hampir tiap bulan ada pembukaan tambang batu bara baru untuk wilayah Kalimantan dan semuanya itu untuk kesejahteraan kaum modal semata.
• Utang Luar Negeri yang selama ini diterapkan oleh pemerintah ternyata telah menjadi alat untuk melemahkan dan membuat ketergantungan Indonesia kepada lembaga donor atau negara asing. Pembayaran utang tersebut tentu saja dibebankan kepada rakyat Indonesia dengan mewajibkan pembayaran pajak bagi rakyat Indonesia.
• Regulasi investasi yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya untuk membuat investor nyaman berinvestasi seperti intensif pajak, membangun iklim investasi yang kondusif yang berarti keamanan yang terjamin, serikat buruh yang “ramah” serta sistem tenaga kerja yang fleksibel.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa pemerintah sangat berpihak pada para pemilik modal. Negara sangat berperan dalam menjaga kondisi sistem ekonomi Neoliberalisme yang sangat menyamankan para pemilik modal. Selama negara masih didominasi oleh para elit politik dan pengusaha, maka kondisi yang menindas rakyat Indonesia akan tetap terjaga. Para elit politik dan pengusaha pun berusaha sekuat tenaga agar kondisi ini tidak berubah.

*Penulis adalah Ketua Divisi Propaganda KP PRP