Penolakan kudeta militer di Thailand

Pernyataan Sikap

Tolak Kudeta Militer yang terjadi Thailand !!!
Tuntut Ketegasan sikap pemerintah Indonesia !!!


Thailand, sebuah negara di Asia Tenggara kembali mengalami kebuntuan politik. Krisis politik yang terjadi selama ini kemudian dipecahkan oleh kudeta yang dilakukan oleh militer. Pada tanggal 19 September 2006, goncangan dalam kepemimpinan politik di Thailand, dikejutkan dengan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Kudeta ini dilakukan oleh militer setelah Perdana Menteri Thaksin Sinawatra memecat Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaratglin dan mengumumkan negara dalam keadaan darurat. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Perdana Menteri Thaksin Sinawatra ketika ia berada di New York untuk mengikuti Sidang Umum PBB. Fenomena politik ini sebenarnya sudah mulai dipicu sejak 9 bulan terakhir, dimana ketegangan meningkat antara tentara, polisi, kerajaan dan pemerintah.

Aksi kudeta seperti yang terjadi pada Selasa malam lalu bukan insiden yang pertama di Thailand. Isu tentang adanya jenderal-jenderal yang akan bergerak pun bahkan sudah lama menggema, jauh sebelum sekitar selusin tank bergerak ke sudut-sudut Kota Bangkok, lalu parkir di depan kantor Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Tak mengherankan pula jika pelaku kudeta lagi-lagi dari kalangan militer. Militer memang merupakan institusi yang amat kuat dan berpengaruh di Negeri Gajah Putih itu. Selama 74 tahun terakhir, terdapat sekurangnya 23 aksi kudeta oleh militer di Thailand. Kudeta yang terakhir ini merupakan unjuk kekuatan baju hijau setelah "tiarap" selama 15 tahun.

Militer Thailand dalam waktu dua pekan akan menyusun pemerintahan baru dengan perdana menteri baru. Militer terus melakukan langkah pengamanan dengan menahan sejumlah tokoh kepercayaan Thaksin, termasuk Wakil PM Chidchai Wannasathit dan Panglima Tertinggi Jenderal Ruengroj Maharsaranonddan.

Pihak militer tidak memakai kata menangkap atau menahan, namun "mengundang para pejabat untuk tinggal di Markas Angkatan Bersenjata". Sampai kini belum diketahui nasib mereka yang ditahan, termasuk kepala staf kantor perdana menteri, Prommin Lertsuridej.

Konstitusi sementara juga akan disusun dalam dua pekan dan selama periode itu Majelis Nasional akan ditunjuk. Sedangkan pemilu akan dilaksanakan secepatnya bulan Oktober tahun 2007. Selama periode penyusunan konstitusi dan pemilihan PM, Sonthi akan menjabat sebagai perdana menteri sementara. Sonthi juga dalam pernyataan di televisi menegaskan, Raja Bhumibol Adulyadej telah menunjuknya sebagai ketua Dewan Pemerintahan Sementara. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa Raja "merestui" kudeta yang dilakukan Sonthi.
Militer Thailand juga mengeluarkan perintah untuk mengawasi secara ketat media massa lokal maupun asing. Kementerian komunikasi diminta "memblokade disinformasi" yang dapat menghambat kerja Dewan Pemerintahan Sementara. Hanya beberapa jam setelah militer melakukan kudeta, saluran berita internasional seperti BBC dan CNN hilang dari jaringan kabel Thailand. Media Thailand kemarin juga memberitakan, pasukan keamanan telah menyita seluruh fasilitas transmisi. Dalam rangka "menegakkan hukum dan keamanan", militer mengetatkan pengawasan terhadap media massa, menguasai seluruh jaringan televisi, radio dan internet, serta melarang warga berkumpul lebih dari lima orang. Pada tanggal 20 September 2006, mereka mengeluarkan UU baru yang melarang pertemuan partai-partai politik.

Hal ini tentu saja akan membangun inspirasi-inspirasi baru terhadap naiknya militer ke dalam puncak kekuasaan di negara-negara lain. Tentu saja, kudeta yang dilakukan oleh militer tidak dapat dibenarkan karena sangat bertentangan dengan dijunjungnya supremasi sipil di dunia internasional.

Sampai saat ini, kecama dunia internasional terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer Thailand telah terlontar dari para kepala negara. Kudeta tersebut bagi dunia internasional dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Sedangkan sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menyatakan sikapnya sama sekali. Hal ini tentu saja akan sangat membingungkan bagi beberapa kalangan, karena ini merupakan sebuah ke-ambigu-an dari pemerintah Indonesia untuk bersikap.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menuntut:
1. Menolak Kudeta yang dilakukan oleh Militer Thailand karena ini merupakan suatu bentuk kembalinya dominasi militer di puncak kekuasaan. Dan hal ini juga mencederai supremasi sipil yang seharusnya dibangun oleh dunia internasional
2. Membangun solidaritas rakyat pekerja terhadap kemunduran demokrasi yang terjadi di Thailand
3. Agar pemerintah Indonesia secepatnya menyatakan sikapnya terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer di Thailand.

Kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) juga menghimbau kepada kelompok-kelompok rakyat pekerja di seluruh dunia agar mewaspadai bahaya kembalinya militer ke dalam kekuasaan, dan segera membangun solidaritas rakyat pekerja di seluruh dunia.

Jakarta, 23 September 2006

Sekertaris Jenderal



Irwansyah