Sekilas MAYDAY 2007

“BURUH BERKUASA RAKYAT SEJAHTERA”

"HANYA KEKUASAAN RAKYAT PEKERJA
YANG BISA CIPTAKAN KEADILAN SOSIAL,
BUKAN SEPERTI PEMERINTAHAN SBY-JK yang ANTEK KAUM PENGUSAHA"

Lewat aksi Mayday 2007 kaum buruh melakukan 2 hal: Pertama, mensyukuri kemenangan dalam seharah buruh sedunia yang telah memenangkan tuntutan bekerja wajib cukup 8 jam sehari. Kedua, pertanda gerakan buruh yang memahami sejarah bahwa aksi yang mempersatukan buruh dari berbagi tempat harus dilakukan untuk menunjukkan tuntutan siapa yang harus bertanggungjawab atas ketidakadilan sosial yang mereka alami. Kita harus menuntut duet penguasa Indonesia hari ini, yaitu: PEMERINTAH dan PENGUSAHA, keduanya lah yang telah membuat NEGARA kita berwatak penindas dan penjarah terhadap rakyatnya sendiri.

Pada tanggal 1 Mei 2007, terjadi berbagai aksi demonstrasi yang merayakan Hari Buruh Internasional di seluruh Indonesia. Kaum buruh telah berhasil menunjukkan secara terbuka bahwa di negeri ini orang berhak merayakan hari raya-nya rakyat pekerja. Tanggal 1 Mei lebih gampang diingat sebagai Hari Buruh, dan selama puluhan tahun di negeri ini hari rayanya Rakyat Pekerja ini dilarang oleh pemerintah Orde Baru/Suharto. "Hari Buruh Internasional" biasa dilarang dan difitnah sebagai perayaan Komunis, dan semua yang dicap Komunis oleh kekuasaan kekerasan dinyatakan tidak berhak hidup di Indonesia. Semua orang tahu, tiap penjajahan dan penindasan selalu membutuhkan penipuan sejarah yang mempengaruhi kesadaran rakyat untuk tidak bangkit melawan.

Tahun ini Mayday telah menyuarakan suatu sikap yang jelas dari rakyat pekerja: TOLAK PENJAJAHAN BARU! Hari Buruh 2007 telah menjadi ruang pertemuan bersama buat serikat buruh, organisasi pemuda miskin kota, kelompok mahasiswa, kelompok perempuan, dan semua orang yang mengambil posisi memperjuangkan KEADILAN SOSIAL yang gagal diwujudkan oleh pemerintah. Menolak Penjajahan Baru artinya; kita menolak penindasan terhadap rakyat yang lemah di negeri ini oleh siapa pun juga. Kini 60 tahun lebih setelah kita mengakhiri pejajahan kolonialisme Belanda, ternyata penjajahan baru telah mengakibatkan: UPAH BURUH MURAH dan LEMAH KEPASTIAN KERJA (lantaran merajalelanya sistem kerja kontrak dan outsourcing), PETANI tak punya tanah untuk bercocok tanam, NELAYAN sulit melaut karena harga BBM tak lagi terbeli, RAKYAT MISKIN KOTA tak punya lapangan pekerjaan.

Ini semua terjadi karena PEMBANGUNAN ekonomi kita hanya dirumuskan dan diputuskan oleh PENGUSAHA dan PEMERINTAH. Bahkan hari ini kita melihat bahwa yang berkuasa adalah PEMERINTAHAN PENGUSAHA. Pengusaha yang memandang sebelah mata hak RAKYAT PEKERJA untuk menentukan jalannya pembangunan. Dengan mengatasnamakan seluruh bangsa, kaum pengusaha selalu beranggapan bahwa mereka lah yang paling berjasa menyediakan kekayaan negara.

Padahal sejarah menunjukkan bagaimana pembangunan yang digerakkan oleh KAUM PENGUSAHA telah mengakibatkan menumpuknya hutang-hutang luar negeri yang menumpuk dan meledak sebagai krisis ekonomi sejak 1998 dan tidak pernah usai. Keserakahan dalam kegiatan usaha telah menyebaban kerusakan lingkungan, keuntungan yang mereka dapatkan dari produksi justru membuat masyarakat sekitarnya terus tertinggal. Lihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Sidoardjo dan Timika, semua bukti nyata KESERAKAHAN KAUM PENGUSAHA yang terus dilindungi oleh PEMERINTAH SBY-JK.

Hari Buruh 1 Mei 2007 sekaligus menjadi alat kaum buruh menolak rencana revisi Undang Undang Ketenagakerjaan. Dasar pertimbangan rencana revisi itu dilakukan untuk menarik perhatian MODAL ASING agar tertarik lebih banyak berusaha di negeri ini. Kaum MODAL menginginkan para PEKERJA menjual tenaganya dengan sedikit saja perlindungan dan keselamatan yang diatur oleh hukum. Akibatnya yang merajalela adalah Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing yang tidak melindungi buruh. Kerja Kontrak dan Outsourcing merampas kekuatan yang dimiliki oleh buruh untuk membuat perjanjian kerja secara kolektif alias bersama-sama dengan menggunakan serikat buruh. Perjanjian kerja kontrak atau outsourcing biasanya dilaksanakan antara Agensi atau Yayasan atau Perusahaan Penyalur Kerja dengan kita si pekerja secara perorangan. Praktek di Indonesia, sistem kerja kontrak diberlakukan secara pukul-rata. Semua pekerjaan diterapkan sistem kontrak dan outsourcing akibatnya rakyat pekerja kita terus menjadi kuli walau sudah bekerja bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Jarang tersedia kesempatan melakukan tawar-menawar karena pengusaha menerapkan perjanjian secara perorangan, tanpa serikat buruh, maka terjadilah kompetisi antar calon pekerja — yang jumlahnya banyak karena meluasnya pengangguran.

Penjajahan itu HARUS DILENYAPKAN dari bumi manusia. Tugas itu terletak di tangan kita sekarang: RAKYAT PEKERJA. Tapi jangan lupa banyak pengkhianat di kalangan pimpinan-pimpinan serikat buruh dan partai-partai busuk yang justru senang bila kaum buruh terus bodoh -- supaya mereka bisa bertambah kaya dan punya jabatan. Para elit serikat dan partai yang justru mengkhianati perjuangan rakyat pekerja. Lihat bagaimana tahun ini mereka tidak mau mengulangi Mayday tahun lalu, karena mereka sudah melihat bagaimana kerasnya perlawanan kaum buruh. Sudah saatnya kita berkaca kalau kita membutuhkan KONFEDERASI SERIKAT BURUH BARU (diluar KSPI, KSPSI, KSBSI yang semuanya telah dicocok hidungnya oleh pemerintah) Hanya KONFEDERASI BURUH baru yang bisa memperjuangkan UPAH LAYAK NASIONAL.

Seluruh rakyat pekerja di Indonesia harus mendukung perjuangan kaum buruh dengan MENUNTUT PEMERINTAH MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA yang LAYAK. Persatuan Rakyat Pekerja dari berbagai kalangan pasti bisa mewujudkan NEGARA seperti yang dinyanyikan Iwan Fals.

.....
Negara harus bebaskan biaya pendidikan, Negara harus bebaskan biaya kesehatan
Negara harus ciptakan pekerjaan, Negara harus adil tidak memihak

Oleh karena itu bebaskan biaya pendidikan, Biar kita pandai mengarungi samudera hidup
Biar kita tak mudah dibodohi dan ditipu, Oleh karena itu biarkan kami sehat
Agar mampu menjaga kedaulatan tanah air ini

Negara negara
Negara harus seperti itu
Bukan hanya di surga di dunia pun bisa

Negara negara
Negara harus begitu
Kalau tidak bubarkan saja

.....
(Iwan Fals;2007)