Thursday, May 24, 2007

Mengecam Pertamina Balongan dan pemerintah Indramayu

PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA (PRP)


Pemerintah Daerah dan Pertamina harus bertanggung jawab terhadap abrasi pantai !!!
Hancurkan tindakan premanisme di Indramayu !!!
Bentuk persatuan rakyat pekerja multisektor !!!



Salam rakyat pekerja,

Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2007 aksi massa terjadi di depan Pertamina Balongan, Indramayu. Aksi massa tersebut menutup pintu masuk Pertamina sehingga mengakibatkan arus distribusi solar dan premium wilayah Indramayu, Cirebon dan Kuningan terhambat. Aksi tersebut berlangsung selama 4 jam. Massa telah bersiaga sejak tengah malam dan mulai berkumpul di depan pintu masuk Pertamina sejak jam 5 pagi.

Aksi massa tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di depan pabrik minyak Pertamina Balongan Indramayu. Masyarakat tersebut berasal dari Desa Balongan yang terdiri dari 3 blok, yaitu blok Pesisir, blok Balongan dan blok Kesambi. Masyarakat tersebut melakukan aksi massa diakibatkan abrasi pantai yang diakibatkan oleh Pertamina Balongan, Indramayu. Telah beberapa kali masyarakat sekitar menuntut Pertamina untuk memperbaiki pantai, namun janji Pertamina untuk memperbaiki pantai tidak pernah terealisasi. Pertamina melalui EP3 (Unit Eksplorasi dan Pengeboran 3), salah satu unit kerja di Pertamina, pernah mengucurkan dana untuk puluhan beton penghalang ombak yang berbentuk seperti merk Mercedes Benz. Namun sekarang penghalang beton itu nyaris tidak ada gunanya karena jumlah penghalang ombak yang dibuat tidak sebanding dengan luasnya garis pantai blok Balongan. Abrasi pun terus terjadi dan bertambah parah. Inilah yang membuat blok Balongan tidak tahan menunggu lagi dan melancarkan aksi massa di tanggal 14 Mei 2007 lalu.

Aksi massa itu membuahkan negosiasi antara Pertamina dan masyarakat, bertempat di gedung DPRD Indramayu. Kala itu, pihak DPRD berlaku seakan-akan mediator bagi kedua belah pihak. Tawar-menawar antara masyarakat dengan Pertamina Balongan tidak selesai hari itu. Pihak Pertamina Balongan menawarkan untuk berunding kembali hari Senin tanggal 28 Mei 2007 dengan alasan mereka harus berkonsultasi dulu dengan Pertamina Pusat di Jakarta.

Selama menunggu tanggal 28 Mei 2007, ternyata terjadi perundingan diantara DPRD dengan Pertamina. Masyarakat tidak diajak dengan alasan pihak DPRD ingin melakukan pendekatan lebih jauh ke Pertamina sebagai usaha untuk mendesak Pertamina memenuhi tuntutan masyarakat blok Balongan. Dan ternyata, hingga Selasa tanggal 22 Mei 2007 kemarin, ketika perwakilan dari masyarakat mendatangi DPRD untuk menanyakan hasil perundingan tertutup DPRD dengan Pertamina Balongan, pihak DPRD menjawab bahwa masih belum dicapai kata kesepakatan tanpa menjelaskan dengan detil alasan-alasannya.

Dalam perundingan 14 Mei 2007 yang lalu, DPRD seakan-akan mengambil posisi sebagai mediator, sebagai pihak yang bijak dan arif. Padahal sesungguhnya DPRD dan segenap Pemda Indramayu adalah aktor yang harus dimintai pertanggung jawaban mengenai abrasi pantai di Balongan, seperti halnya Pertamina. Sebagai pemerintah, perbaikan dan peningkatan mutu lingkungan di daerah administratifnya adalah tanggung jawab mereka. Dalam peranan sebagai mediator antara Pertamina dan masyarakat, seakan-akan pemerintah daerah lepas tangan terhadap peristiwa tersebut.

Akibat abrasi pantai tersebut, mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar adalah nelayan menjadi hilang. Akibat abrasi pantai dan pencemaran laut, nelayan tidak dapat melaut saat ini. Akibat abrasi itu jugalah, masyarakat menggantungkan hidupnya di Pertamina. Namun, itu pun dibatasi oleh Pertamina. Lahan penerimaan pekerja sangat terbatas dan lagi-lagi mengandalkan sistem koneksi. Sistem kerjanya pun tidak melindungi hak-hak buruh. Upah masih banyak yang kecil dan semua buruh di Pertamina dipekerjakan kontrak dan outsorcing (sistem kontrak dan outsorcing ini sudah berjalan dari tahun 1970an). Ketika masyarakat mencari alternatif, misal dengan mencari uang di lahan parkir dan pekerjaan informal lainnya, dipersulit oleh Pertamina. Pertamina tampaknya lebih suka memberikan lahan itu kepada Brimob atau Koramil dibanding masyarakat. Menjual makanan di luar pagar Pertamina pun mulai diusirin dengan alasan bisa menggangu keindahan dan kenyamanan lingkungan Pertamina.

Ketidakjelasan mata pencaharian ini pun seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Indramayu untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun ternyata kepemimpinan Bupati Indramayu, Yance, juga tidak terlalu disukai oleh rakyat. Bahkan juga oleh Pertamina. Pertamina menganggap Yance, sebagai Bupati Indramayu, terlalu “rakus” meminta pajak kepada Pertamina. Bahkan dikabarkan Yance, sebagai Bupati Indramayu, memiliki kebiasaan meng-klaim bantuan Pertamina ke masyarakat sebagai bantuan Pemda Indramayu. Bertele-telenya perundingan antara DPRD dan Pertamina juga dikabarkan karena belum ditemuinya kata sepakat pembagian “jatah” antara Pertamina dan Pemerintah Daerah. Budaya korupsi ini jelas sangat merugikan rakyat kecil yang kehidupannya semakin terjepit dan terpuruk atas keserakahan pemerintah daerah dan pertamina.

Bahkan diketahui bahwa pemerintah daerah Indramayu sempat meminta dana penanggulangan abrasi pantai ke Pemerintah Daerah Jawa Barat. Namun kenyataannya dana tersebut tidak pernah terealisasi dalam bentuk kerja kongkrit dari pemerintah kebupaten Indramayu.

Maka dari itu kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Menuntut kepada Pertamina untuk segera melakukan penanganan abrasi pantai yang jelas-jelas sangat merugikan mata pencaharian masyarakat sekitarnya.
  2. Pemerintah Kabupaten Indramayu harus bertanggung jawab dalam mensejahterakan dan menjamin rakyat daerah Indramayu untuk dapat melakukan aktivitas mata pencahariannya.
  3. Menuntut kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut kasus korupsi yang dilakukan bupati Yance.
  4. Menuntut kepada pemerintah pusat untuk mengusut tuntas dan mengevaluasi kinerja dari pemerintah kabupaten Indramayu dan Pertamina yang selama ini menyengsarakan rakyat sekitarnya.
  5. Mengajak seluruh elemen gerakan rakyat unuk bersatu dan membentuk persatuan rakyat pekerja multisektor di Indramayu dan melawan segala penindasan yang dilakukan oleh Pertamina Balongan dan pemerintah kabupaten Indramayu


Jakarta, 24 Mei 2007

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja




Sekretaris Jenderal




Irwansyah

No comments: