Merayakan Hari Bumi

Ken Budha Kusumandaru*

Ada sebuah anekdot: Satu kali seorang guru bertanya, “Anak-anak, tahukah kalian berapa umur Bumi?” Para murid menjawab, “Tidak tahu, pak.” Si guru menyahut, “Empat milyar tahun, anak-anak.” Seorang anak kemudian mengacungkan tangan, “Memangnya kapan Bumi ulang tahun, pak?”

Perayaan Hari Bumi memang ditujukan agar umat manusia ingat bahwa (setidaknya sampai hari ini) kita hanya punya satu planet yang bisa didiami manusia – Bumi. Berhasil atau tidaknya manusia meneruskan keturunannya akan sangat ditentukan oleh keberhasilan manusia dalam memelihara tempat tinggalnya. Jika Bumi hancur, tamat pulalah riwayat Manusia di bumi ini, barangkali beserta segala jenis kehidupan yang ada bersamanya.

Oleh karena itu, sangat tepat apabila pada Hari Bumi kita merenungkan kembali perjalanan Bumi ini, sejak terbentuknya dari kumpulan gas-gas dan plasma panas, sampai saat munculnya kehidupan di atas muka bumi, sampai saat manusia pertama kali menorehkan sejarahnya, membangun peradaban dan maju setapak demi setapak ke tingkatan sekarang, di mana nasib Bumi tergantung pada kemauan dan kehendak bebas manusia itu sendiri.

Kita perlu memiliki pemahaman yang lengkap tentang sejarah Bumi ini supaya tidak terjebak pada isu-isu yang kedengarannya gagah, tapi sesungguhnya mengandung mudharat yang sama banyak dengan manfaatnya – misalnya saja seruan untuk “Jeda Tebang” yang banyak dikemukakan kelompok-kelompok pecinta lingkungan. Jeda Tebang memang, sepintas lalu, sangat menguntungkan bagi kelestarian lingkungan karena memberi kesempatan agar pepohonan bisa tumbuh kembali secara alami. Tapi, bagaimana nasib para buruh yang hidup dari industri penebangan kayu? Kayu merupakan salah satu produk non-migas terbesar di negeri ini, praktis begitu banyak buruh yang bekerja dalam salah satu industri perkayuan. Harus ke mana mereka jika Jeda Tebang diberlakukan?

Benar, manusia telah banyak melakukan perusakan di atas muka bumi ini semenjak ia memutuskan untuk tidak lagi tunduk pada kehendak alam, melainkan berjuang untuk mengubah alam sesuai dengan keperluannya sendiri. Semenjak kemunculan masyarakat bertani, rekayasa terhadap alam dimulai. Masyarakat bertani pula yang memunculkan ideologi pertama yang membenarkan upaya manusia mengubah alam – agama. Dari mulai agama-agama primitif yang dianut peradaban-peradaban kuno, sampai agama-agama modern, semua menempatkan manusia sebagai penguasa semesta. Dan, sebagai penguasa, ia berhak memperlakukan alam sekehendaknya sendiri. Pemahaman bahwa manusia adalah Khalifah merupakan salah satu sumber utama perusakan di atas muka Bumi ini – karena ia hanya diperintahkan untuk memanfaatkan, bukan merawat dan melestarikan.

Pertanian dan agama muncul dalam pertaliannya dengan masyarakat berkelas. Umat manusia melakukan penindasan dan penghisapan atas alam. Tapi, di tengah masyarakat manusia itu sendiri terjadi penindasan dan penghisapan satu manusia atas manusia lain. Ketika manusia membenarkan penindasan dan penghisapan – atas nama apapun – ia akan menerapkan kedua hal ini pada segala macam hal. Termasuk pada alam, pada Bumi.

Upaya untuk mengembalikan daya dukung Bumi terhadap kehidupan yang bernaung padanya tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk menghapuskan ideologi yang membenarkan terjadinya penindasan dan penghisapan. Panji-panji perang kita seharusnya adalah “Hapuskan penindasan atas Bumi, hapuskan penindasan atas Manusia!”

Di sinilah relevansinya sosialisme. Sosialisme bukan sebuah ideologi mileniumisme – yang menyuruh orang untuk duduk tenang menunggu datangnya Juru Selamat dan pembebasan. Sosialisme adalah ideologi yang harus menggerakkan orang untuk mencari cara-cara untuk mulai menghapuskan penindasan dan penghisapan. Sosialisme memahami bahwa penindasan dan penghisapan muncul dari sebuah kondisi sejarah tertentu. Untuk menghapuskan kedua hal itu,dibutuhkan perubahan dalam kondisi sejarah. Perubahan inilah yang harus diupayakan ketika rakyat pekerja duduk di tampuk kekuasaan. Ketika jabatan-jabatan dalam pemerintahan dipegang oleh para buruh, tani, nelayan dan kaum miskin perkotaan yang selama ini terpinggirkan.

Rakyat pekerjalah yang sekarang ini dipaksa oleh kapitalis untuk merusak alam – demi keuntungan dan pengerukan kekayaan oleh kapitalis, bukan untuk kemakmuran rakyat pekerja itu. Dan ketika alam mengalami kerusakan, lagi-lagi rakyat pekerja itulah yang menanggung akibat perusakan yang dilakukannya. Misalnya ketika berhadapan dengan pencemaran, orang-orang kaya bisa membeli AC anti debu dan kuman, atau berekreasi ke tempat-tempat yang belum tercemar – sementara rakyat pekerja dipaksa menghirup pencemaran seumur hidupnya. Bahkan, ketika upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup diusung oleh kelompok-kelompok “pecinta lingkungan” (yang notabene mayoritas berasal dari kelas menengah), nasib rakyat pekerja ini juga dikorbankan demi tercapainya “kelestarian”.

Bukankah jauh lebih baik jika kelompok-kelompok lingkungan bekerja sama dengan para buruh di industri perkayuan dan kehutanan (termasuk produk-produk turunannya seperti pulp dan kertas), memberi pencerahan mengenai peran yang dapat mereka lakukan untuk bersama-sama melestarikan alam. Memangnya kenapa kalau buruh perkayuan mogok untuk menentang pembalakan liar? Bukankah keren jika buruh-buruh perkayuan berjuang demi peremajaan kayu hutan? Karena semua ini berarti tercapainya keberlangsungan industri dalam jangka panjang.

Maniesto Ekonomi PRP telah menyatakan bahwa kapitalisme Indonesia tidak berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan industri karena mereka bermental kolonial –mengeduk keuntungan dalam waktu cepat lalu pergi ketika sumberdaya sudah hampir habis,membiarkan kerusakan lingkungan di-“nikmati” oleh warga setempat. Hanya buruh yang memiliki kepentingan untuk menjaga agar industri tetap dapat dijalankan dalam jangka waktu panjang, karena itu berarti jaminan keamanan dan kepastian kerja.

Tanpa membasiskan perjuangannya pada gerakan pembebasan rakyat pekerja secara umum, gerakan lingkungan menanggung resiko untuk keliru jalan, mengambil pilihan yang menguntungkan lingkungan, tapi merugikan prikehidupan rakyat pekerja – sedangkan tadinya pasti kemakmuran rakyat semesta inilah yang menjadi tujuan gerakan-gerakan lingkungan. Jadi, mereka yang seharusnya diuntungkan oleh adanya gerakan lingkungan, justru jatuh rudin karena kesalahan dalam memilih arah perjuangan.

Mendudukkan rakyat pekerja (buruh, tani, nelayan, kaum miskin perkotaan) di tampuk kekuasaan adalah syarat perlu untuk dimulainya upaya yang sungguh-sungguh untuk meraih kemakmuran rakyat dan kelestarian Bumi. Di sinilah peran gerakan-gerakan lingkungan untuk mendidik serikat-serikat buruh dalam isu-isu lingkungan, dan mendukung perjuangan buruh yang berkaitan langsung dengan isu lingkungan menjadi amat penting. Tanpa kesatuan antara gerakan lingkungan dan gerakan buruh, benturan yang terjadi – sangat mungkin – akan merugikan kedua belah pihak dan membuat kaum kapitalis bertepuk tangan. Kita jelas tidak menginginkan itu terjadi.

Selamat Hari Bumi, selamat merayakannya bersama seluruh rakyat pekerja.

Jakarta, 23 April 2007

*Ketua Divisi Pendidikan Komite Pusat PRP

Baca Selengkapnya......

Negara Buruh yang Pertama: Komune Paris

Komune Paris merupakan pemerintahan pertama yang dikuasai oleh kelas buruh. Marx melukiskannya sebagai "hasil perjuangan kaum produsen melawan kelas penghisap, sebuah bentuk politik yang akhirnya ditemukan yang dibawahnya kita dapat menjalankan emansipasi ekonomis kaum buruh."

Selama 72 hari kelas buruh memerintah kota Paris. Walau tidak bertahan lama, Komune Paris menjadi sebuah perkembangan yang sangat potensial untuk perjuangan buruh, yang memberikan pelajaran baik positif maupun negatif tentang bagaimana kita membangun sebuah masyarakat sosialis.

Marx menarik sejumlah kesimpulan yang mahapenting setelah menyimak Komune Paris, dan kesiumpulan-kesimpulan tersebut terbit dalam pamfletnya yang gemilang berjudul "Perang Sipil di Perancis". Seperti dia tulis kepada seorang kawan: "Dengan perjuangan di Paris itu, perjuangan kelas buruh melawan kelas kapitalis dan aparatus negaranya telah masuk tahapan baru. Tidak peduli hasilnya yang sementara, kita telah mendapati sebuah titik tolak baru yang sangat berarti dalam sejarah dunia."

Komune membuktikan kemampuan kelas pekerja untuk mengambil alih kekuaasan dan memerintah secara demokratis dan kolektif demi kepentingan rakyat luas: kaum buruh, kaum miskin, kaum tertindas. Komune menjadi sebuah emansipasi sementara – sebuah pesta rakyat tertindas – di mana kaum pekerja memperlihatkan keberanian, akal daya dan kreativitasnya.

Sebelum tahun 1870 Perancis dikuasai selama 20 tahun oleh Louis Napoleon, seorang tiran badut yang bercita-cita menghidupkan kembali kejayaan pamannya, Napoleon Buonaparte. Si badut yang menamakan diri Napoleone III itu, mengepalai sebuah rezim yang korup dan represif bernama Kekaisaran Kedua.

"Kaisar" ini menjalankan sederetan perang dan petualangan. Tetapi begitu dia menghadapi negara Jerman di bawah Otto von Bismark, dia kalah. Tentara Perancis dihancurkan dalam waktu beberapa hari dan si Napoleone III ditangkap. Kemudian terbentuklah "Pemerintah Pembela Bangsa" dibawah Adolphe Thiers dengan tujuan menyelesaikan perang secepat mungkin serta mejaga kestabilan sosial di bawah kekuasaan borjuis.

Akan tetapi kaum pekerja Paris mempunyai rencana lain. Saat itu Paris terkepung oleh tentara Jerman dan dibela terutama oleh Garda Nasional yang dalam garis besar terdiri atas buruh bersenjata. Rakyat pekerja Paris telah mewarisi tradisi perjuangan dan radikalisme yang kuat dari Revolusi Perancis tahun 1789. Tradisi itu mengilhami perjuangan mereka pada tahun 1870.

Pemerintah Thiers yang bermarkas di Versailles, agak jauh dari Paris agar selamat dari kaum buruh, menyerah kepada Jerman di bulan Januari 1871. Tidak hanya karena tentara Perancis kehabisan tenaga, tetapi juga karen Thiers cs merasa takut dihadapan kebangkitan kaum buruh bersenjata di Paris. Bagi mereka, tugas utama adalah menaklukkan kaum pekerja.

Pada tanggal 18 Maret, Thiers mengirimkan pasukan ke Paris di bawah kepemimpinan Jendral Lecomte ke Paris untuk merebut meriam-meriam Garda Nasional, sebagai langkah pertama dalam upaya melucuti semua persenjataan rakyat pekerja. Pasukan itu didukung oleh polisi pula. "Kami akan menggebuk mereka" bual si Jendral Lecomte.

Namun rencana itu gagal. Massa buruh, dipimpim oleh kaum perempuan, bergegas membela meriam-meriam itu sambil bergaul dengan para tentara kecil, sampai tentara itu tidak lagi menurut perintah. Berkali-kali Lecomte menyuruh mereka menembak ("Setidaknya tembaklah satu kali demi martabat kita!") tapi mereka menolak dan akhirnya membuang senjata mereka. Sebagian membelot ke pihak buruh, sebagian lain mengundurkan diri. Hari itu juga, Komite Pusat dari Garda Nasional mendeklarasikan sebuah republik:

"Kaum proletarian, di tengah kegagalan dan pengkhianatan kelas-kelas penguasa, telah sadar bahwa sudah saatnya menyelamatkan rakyat dengan mengambil alih kepengurusan masalah-masalah umum."

Mereka menerapkan reformasi di bidang perburuhan, politik dan urusan sosial, seperti pemisahan antara agama dan negara, regulasi jam-jam kerja, administrasi demokratis oleh para karyawan di kampung-kampung, hak-hak sipil untuk pendatang asing, demokratisasi pendidikan dan tempat pengasuhan anak. Semua ini dijalankan dalam keadaan darurat saat Paris terkepung dan mengalami kelaparan.

Lebih penting lagi, Komune menerapkan mekanisme baru dalam pemerintahan. Komune membubarkan tentara tetap yang terpisah dari rakyat. Kepolisian dan pengadilan dibubarkan pula, sampai semua tatanan sosial dijaga oleh rakyat bersenjata. Sebagai akibatnya, angka kriminalitas jatuh secara tajam, mana lagi para penjahat terbesar – kaum kapitalis – telah kabur. Sistem parlementer dihilangkan; semua keputusan diambil oleh panitia yang terpilih secara langsung oleh rakyat. Utusan-utusan yang ikut panitia tersebut dapat di recall sewaktu-waktu dan upah mereka sama dengan upah rakyat biasa.

Dengan demikian, massa rakyat dapat mengontrol utusan-utusan tersebut. Rakyat mengurus pemerintahan secara langsung. Artinya, mereka menciptakan sebuah negara tipe baru: sebuah negara buruh. Mekanisme-mekanisme yang mirip muncul juga dalam setiap perjuangan revolusioner kaum buruh sejak waktu itu, seperti soviet-soviet di Rusia misalnya.

Sudah jauh-jauh hari Marx dan Engels mencatat, bahwa aparatus negara merupakan sebuah alat penindas bagi kelas penguasa. Walau aparatus berpura-pura "netral" seolah-olah berdiri di atas konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat, sebetulnya negara itu melayani kepentigan kelas penguasa serta mempertahankan kekuasaannya.
Dalam sistem politik kapitalis, parlemen hasil "politik uang" menyetujui undang-undang yang diterapkan oleh pegawai yang tidak terpilih (seperti kepala-kepala birokrasi negara) dan undang-undang itu diselenggarakan secara timpang oleh pengadilan dan kepolisian. Tentara juga melindungi kepentingan kapitalis baik melawan ancaman luar maupun perlawanan dalam negeri, terutama dari rakyat pekerja. Maka Lenin menghubungkan aparatus negara dengan "satuan-satuan khusus bersenjata". Aparatus semacam ini diperlukan karena kelas kapitalis hanya merupakan sebuah minoritas kecil yang memaksa kemauannya.

Dalam Manifesto Komunis, Marx dan Engels membahas perlunya "mengangkat proletariat pada kedudukan kelas yang berkuasa, memenangkan perjuangan demokrasi." Artinya kaum pekerja harus merebut kekuasaan politik dulu, baru dapat menjalankan perubahan ekonomi dan sosial. Bagaimana caranya?

Baru setelah menyimak pengalaman Komune Paris, Marx melihat caranya dengan jelas. Kelas pekerja tidak bisa mengambil alih aparatus negara yang ada, dengan harapan aparatus itu dapat digunakan demi tujuan kaum buruh. Untuk merubah masyarakat, kaum pekerja memerlukan sebuah negara tipe baru, seperti yang didirikan oleh Komune tersebut.

Tapi kalau semua negara merupakan alat penindas, kenapa kita menginginkan sebuah "negara buruh"? Bukankah lebih baik kita membuang negara sama sekali, seperti diusulkan kaum anarkis?

Kaum Marxis juga ingin menghilangkan negara. Itu menjadi tujuan akhir kita. Tetapi sebuah masyarakat tanpa struktur kelas tidak akan muncul serta-merta di saat revolusi. Kaum penguasa tidak akan menerima kekalahannya begitu saja. Sebaliknya, kelas penguasa masih memiliki banyak sumber daya dan dukungan dari lapisan sosial tertentu, dan kelas itu akan berusaha matian-matian untuk merebut kembali kekusaan. Guna mengalahkan pihak borjuis, pihak revolusioner harus mengerahkan tenaganya guna mematahkan segala upaya kontra-revolusi.

Namun negara buruh bersifat jauh lebih demokratis dibandingkan negara kapitalis. Negara buruh itu membela kepentingan mayoritas dalam masyarakat. Maka peranan represifnya jauh lebih terbatas. Selain itu, represi yang dilakukan terhadap kaum borjuis akan diterapkan oleh kaum buruh dan oleh rakyat bersenjata, bukan oleh pasukan khusus yang berdiri di atas masyarakat.

Negara buruh merupakan sebuah tahap transisional yang tak terhindarkan antara kapitalisme dan sosialisme. Semakin masyarakat tipe baru berkembang dan kaum pekerja mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, semakin kuranglah kemampuan kaum kapitalis untuk melawan – sampai aparatus represif itu tidak lagi dibutuhkan. Aparatus negara akan melenyap secara berangsur-berangsur. Seperti dipaparkan oleh Lenin:

"Hanya dalam masyarakat Komunis, ketika perlawanan kaum kapitalis sudah dipatahkan secara pasti, ketika kaum kapitalis sudah lenyap, ketika tidak ada kelas-kelas (yaitu tidak ada perbedaan di antara anggota-anggota masyarakat dalam hal hubungan mereka dengan alat-alat produksi sosial) —barulah negara lenyap dan kita dapat berbicara tentang kebebasan".

Sayangnya Komune Paris tidak berkembang sampai ke situ. Revolusi tetap terisolasi di Paris, sehingga pihak borjuis bisa mengkonsolidasikan kekuatannya guna menyerang Paris. Komune dihancurkan; sampai 30.000 orang dibunuh dan 15.000 ditangkap.

Komune Paris menjadi inspirasi untuk revolusi-revolusi mendatang. Akan tetapi Komune itu juga menonjolkan sejumlah kelemahan. Yang pertama, perjuangan revolusioner tidak meluas keluar Paris, sehingga Komune tidak mendapatkan solidaritas dari rakyat tertindas di kawasan lain. Kaum buruh sendiri masih bekerja dalam perusahaan yang relatif kecil, sehingga pengorganisasian lebih berfokus pada kampung bukan pada tempat kerja; dan mereka belum menjadi mayoritas dalam negeri Perancis secara menyeluruh. Kaum perempuan memainkan peranan penting dalam memimpin Komune, tetapi mereka tidak mendapatkan persamaan hak; misalnya mereka tidak boleh ikut menyoblos dalam pemilihan.

Meskipun demikian, Komune Paris memberikan banyak pelajaran kepada gerakan sosialis. Komune itu membuktikan bahwa rakyat pekerja mampu mengurus pemerintahan. Konsep-konsep strategis yang diterapkan oleh Lenin dan Partai Bolsyevik dalam revolusi Rusia sangat mengandalkan pelajaran tersebut.

Baca Selengkapnya......

Hari Buruh Internasional: Dari Perjuangan Ekonomi ke Perjuangan Politik

Sekilas Latar Belakang

Hari Buruh Internasional, yang dikenal sebagai May Day, berawal dari sebuah aksi pemogokan nasional di Amerika Serikat menuntut penurunan jam kerja dari sepuluh jam menjadi delapan jam sehari. Aksi ini diorganisir oleh gabungan serikat-serikat kerja terkemuka di Amerika Serikat, American Federation of Labour dan International Workers of the World. Dua ratus ribu orang buruh bergerak melakukan pemogokan di seluruh Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei 1886 itu.

Sekalipun kaum buruh melakukan aksinya dengan damai, seperti biasanya, kaum pengusaha segera memanggil para tukang pukulnya, tentara dan polisi, untuk melakukan represi. Di Chicago, McCormick Harvester Company, sebuah perusahaan pengolahan makanan, mengunci seluruh buruhnya di pabrik supaya tidak dapat ikut dalam pawai pemogokan nasional itu. Kaum buruh melakukan perlawanan dan polisi membuka tembakan yang menewaskan empat dari para pemogok. Keesokan harinya, di Haymarket Square, Chicago, seluruh buruh di kota itu melakukan pawai damai untuk memprotes penembakan keji itu. Entah dari mana datangnya (penyelidikan polisi berakhir dengan pemetiesan kasus) sebuah bom meledak di dekat barisan polisi dan menewaskan tujuh orang polisi. Kontan saja para buruh diserbu dengan kekuatan penuh. Puluhan buruh tewas dan 200 luka-luka akibat serbuan ini.

Insiden Haymarket Square ini merupakan satu alasan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengadakan crackdown terhadap serikat-serikat buruh Amerika. Seluruh petinggi serikat buruh ditangkap dan dipenjara. Banyak aktivis yang dibunuh dan hilang. Dan gerakan buruh di Amerika Serikat mengalami kemunduran hebat akibat pukulan ini.

Kedua serikat buruh utama yang mendukung pemogokan nasional ini adalah serikat buruh kiri, sosialis. AFL, pada awal didirikannya, adalah sebuah serikat buruh yang melandaskan pergerakannya pada Marxisme. Sedangkan IWW adalah sebuah serikat buruh yang dekat dengan pemikiran-pemikiran anarko-sindikalis. Tidak mengherankan jika kemudian insiden ini terus diperingati oleh serikat-serikat buruh lain secara internasional dan mendapatkan predikat "hari merah" – hari yang diperingati secara khusus oleh kaum sosialis dan komunis sedunia.

Perjuangan Ekonomi dan Perjuangan Politik

Sekilas melihat saja, kita dapat segera menangkap bahwa perjuangan yang berlandaskan pada tuntutan-tuntutan ekonomis sekalipun akan selalu membuahkan akibat-akibat yang politis. Keputusan untuk melakukan crackdown selalu merupakan keputusan yang diambil di tingkat puncak dalam hirarki negara. Hal yang serupa dapat pula kita lihat dalam upaya para pemodal di Indonesia untuk mempersulit pemogokan buruh setelah tingkat pemogokan mencapai rekornya di bulan-bulan pertama tahun 2006 ini.

Hal ini, tidak lain, disebabkan oleh kesalingterkaitan antara ekonomi dan politik. Ekonomi adalah basis, landasan bagi pembuatan keputusan-keputusan politik. Dan sebaliknya, politik adalah alat untuk meregulasi berbagai persoalan yang timbul di sektor ekonomi. Hal ini juga tampak jelas di negeri sendiri. Jatuhnya Soeharto disebabkan terutama oleh krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1996. Kemudian gerakan buruh di Indonesia kembali menemui momentumnya ketika adanya isu revisi UU Ketenagakerjaan. Demikian pula posisi SBY-JK semakin rapuh karena ia tidak sanggup melakukan perbaikan-perbaikan ekonomi yang berarti. Krisis politik yang sekarang terjadi juga merupakan akibat dari persaingan para elit politik untuk mendapatkan hak kepemilikan atas sumber-sumber daya ekonomi di negeri ini. Penguasaan sumberdaya ekonomi menentukan bagaimana sumberdaya ekonomi itu akan dipergunakan.

Maka, sejak dini, Marx selalu memperingatkan bahwa ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Sekalipun tradisi ini telah muncul sejak jaman Adam Smith, Marx memberi satu tenaga revolusioner ke dalamnya: pemahaman bahwa revolusi politik akan selalu memiliki sandaran dalam (dan menyaratkan) perjuangan ekonomi; dan bahwa revolusi dalam sistem ekonomi menyaratkan adanya revolusi dalam bidang politik.

Perjuangan Buruh sebagai Tenaga Penggerak Utama Revolusi Sosialis

Mengapa harus buruh? Apakah pandangan semacam ini bukan pandangan yang dogmatis? Tiongkok melakukan revolusinya bersandarkan pada tenaga kaum tani dan kaum miskin perkotaan, bukankah itu pertanda bahwa buruh bukan satu-satunya tenaga yang dapat menggerakan revolusi?

Jawabannya sederhana: karena buruh adalah kelas masyarakat yang merupakan anak kandung kapitalisme. Pukulan yang dilancarkan oleh kelas buruh akan langsung menyerang jantung kapital: industri. Pukulan-pukulan kaum tani tidak akan berdampak banyak secara politik sebelum kaum buruh bergerak melumpuhkan urat nadi kapitalisme. Kita dapat melihat bahwa perlawanan kaum tani, yang merebak di awal 1990-an di negeri ini, tidak menggoyahkan sedikitpun sendi-sendi rejim Orde Baru. Bahkan, ketika perlawanan tani mencapai puncak kuantitasnya di tahun 1992, Orde Baru tidak memerintahkan dilancarkannya crackdown. Represi tetap terjadi, dan keji (seperti biasa) tapi dilokalisir semaksimal mungkin. Namun, ketika perlawanan buruh mulai menguat di tahun 1994, dan mencapai kulminasinya di tahun 1996, ketika pawai pemogokan sudah melibatkan lebih dari 10.000 buruh, Orde Baru melancarkan pukulan balasan yang amat keras.

Sebaliknya, kelas tani dan artisan (seniman bebas, para pengrajin dan pedagang kecil) adalah anak kandung sistem feudalisme. Mereka masih tetap bertahan hidup di bawah sistem kapitalisme, sama seperti sisa-sisa feudalisme yang lain, seperti budaya unggah-ungguh (konservatisme moralis), sistem kroni, dan lain-lain, termasuk agama. Kapitalisme perlu untuk memelihara segi-segi paling tidak produktif dari feudalisme ini karena ia sendiri adalah sistem yang tidak efisien, ia harus menyediakan jalan keluar bagi mereka yang tidak dapat diserapnya ke dalam industri. Apalagi jika diperhatikan bahwa sisa-sisa feudalisme ini paling banyak bertahan di negeri-negeri bekas jajahan. Kaum kolonialis dengan sengaja mempertahankan sistem feudalisme ini untuk mempersulit rakyat terjajah dala melakukan revolusi pembebasan nasionalnya. Membuat para pejuang pembebasan nasional harus menghadapi musuh di dua front: kaum feudalnya sendiri dan para kolonialis sekaligus.

Itulah mengapa di negeri-negeri di mana sisa-sisa feudalisme masih kuat berakar revolusi demokratik harus dilancarkan dalam dua tahap: revolusi melawan feudalisme dan revolusi melawan kapitalisme. Revolusi melawan feudalisme (atau juga dikenal sebagai revolusi melawan kediktatoran militer) merupakan jalan untuk mematangkan kapitalisme itu sendiri – memajukan industri, memajukan liberalisme politik dan moral, dan memajukan proletarisasi masyarakat. Maka, dalam masyarakat di mana revolusi anti-kediktatoran tidak dapat segera diteruskan dengan revolusi menggulingkan kapitalisme, tuntutan-tuntutan untuk penyediaan lapangan kerja dan pendidikan akan segera berkumandang. Ini dapat dilihat dalam situasi yang kini terjadi di Afrika Selatan, di mana tuntutan-tuntutan ini menjadi program utama COSATU, serikat buruh terbesar di Afrika Selatan saat ini. Dapat pula dilihat bahwa program utama IMF dan Bank Dunia adalah untuk memotong angka lapangan kerja dan tunjangan sosial, termasuk di antaranya tunjangan pendidikan. Gerakan kontra revolusioner akan segera bekerja untuk menggerogoti keuntungan-keuntungan yang telah membuahkan reputasi politik bagi kaum revolusioner. Di Brasil misalnya, dukungan bagi CUT, sayap buruh dari Partai Buruh Brasil, mengalami kemunduran hebat akibat kegagalannya memperjuangkan pembatalan PHK massal di negeri itu.

Namun, bagi mereka yang berpandangan dialektik, gerakan kontra revolusioner ini mengandung benih-benih keuntungan yang, jika digarap dengan tepat, justru dapat membuahkan kemenangan yang menentukan di dalam revolusi sosialis menggulingkan kapitalisme. Karena dengan represi ekonominya itu, kaum kapitalis membuka front dengan seluruh sektor masyarakat, memungkinkan pembentukan aliansi kelas dan sektor melawan kapitalisme itu sendiri.

Sejarah telah mengajarkan bahwa revolusi sosialis harus segera disusul dengan industrialisasi, proletarisasi di segala bidang. Karena bila tidak demikian, maka sosialisme akan dibangun di atas tiang yang keropos dan usang, tiang-tiang yang menyangga feudalisme. Sosialisme harus dibangun di atas tiang yang baru, yang segar, yang lebih produktif: kelas buruh.

Dari Perjuangan Ekonomi ke Perjuangan Politik

Namun demikian harus disadari bahwa aliansi kelas dan sektor melawan kapitalisme itu hanya mungkin terjadi di atas sebuah basis ekonomi. Persoalan ekonomilah yang menjadi raison d'etre dari aliansi semacam ini. Karena itu, kaum revolusioner harus memulai langkah perjuangannya dari sektor sosial-ekonomi – perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Di titik inilah organisasi pelopor harus memainkan perannya. Organisasi pelopor, bukan model monolitik seperti yang dicontohkan oleh Stalin, adalah organisasi yang berjuang untuk memimpin kesadaran perlawanan rakyat dari perjuangan ekonomi menuju perjuangan politik. Dari reformasi menuju revolusi. Dari kemenangan-kemenangan kecil menuju kemenangan yang menyeluruh. Dari transformasi sosial menuju pewujudan epos ekonomi-politik baru. Maka, organisasi pelopor, pertama dan terutama adalah organisasi untuk berpropaganda dan beragitasi. Ia harus mencetak kader-kader untuk bekerja membangkitkan perlawanan rakyat merebut kesejahteraan, dan mendidik rakyat untuk mampu meningkatkan tahap perlawanannya ke tahap perjuangan politik. Kepemimpinan politik akan dicapai oleh sebuah organisasi pelopor jika perjuangan rakyat dapat ditingkatkan dari kesadaran ekonomis menjadi kesadaran politik.

Hari Buruh, May Day, telah lama digunakan untuk kepentingan ini oleh banyak organisasi pelopor di seluruh dunia. COSATU secara khusus melancarkan kampanye "Hari Buruh adalah milik kita" di tahun 1986, yang diikuti oleh jutaan kaum buruh di seluruh Afrika Selatan. Kampanye ini merupakan langkah yang penting bagi mereka karena COSATU kemudian merupakan satu di antara tiga organisasi yang membentuk Aliansi Tripartit (bersama Kongres Nasional Afrika dan Partai Komunis Afrika Selatan) yang kini berkuasa di Afrika Selatan. Dan kini, serikat-serikat kerja merupakan tulang punggung bagi transformasi ekonomi-politik Afrika Selatan pasca apartheid.

Situasi Indonesia sekarang merupakan situasi yang kritis bagi gerakan revolusioner. Di satu sisi, krisis ekonomi telah demikian menajam, dengan melambungnya harga-harga dan terjadinya PHK massal di mana-mana. Bahkan ada indikasi penggadaian negara oleh pemerintah melalui diberlakukannya UU Penanaman Modal yang baru saja disahkan oleh DPR. Situasi ini telah membuahkan perlawanan ekonomi yang spontan, dengan tingkat pemogokan yang mencapai rekornya dalam intensitas dan ekstensitas di bulan-bulan awal tahun 2001. Pada tahun 2006 kembali gerakan buruh melakukan pemogokan yang sangat besar dengan memanfaatkan momentum Mayday. Di sisi lain, terdapat krisis politik yang sama sekali tidak bernuansa kelas, yaitu pertentangan antar elit borjuasi dalam memperebutkan penguasaan atas kapital yang masih tersisa di negeri ini. Bagaimanapun, kaum kapital akan bersatu dalam berhadapan dengan rakyat. Jika kaum revolusioner terlambat memberikan dukungan dan kepemimpinan (dalam makna agitasi dan propaganda politik) melalui isu-isu ekonomi, sangat dikuatirkan bahwa rakyat akan segera mengalami demoralisasi. Dan demoralisasi adalah akar dari rasa frustasi yang akan melahirkan entah anarki atau apatisme.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa perjuangan rakyat baik itu sektor buruh, tani, mahasiswa dan lain-lain belum selesai. Perlawanan yang radikal dan besar sangat dibutuhkan agar rakyat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan. Kebersatuan antar sektor harus mulai dibentuk demi mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Hari Buruh 1 Mei 2007 harus digunakan sebagai titik start untuk mulai melancarkan segala agitasi dan propaganda ekonomi-politik untuk membangun sebuah aliansi kelas dan sektor yang sejati – bukan antara kaum proletar dengan borjuis progresif, melainkan antara kaum proletar dengan sektor-sektor rakyat tertindas lainnya.

Baca Selengkapnya......