Mayday 2007 Satu Kemunduran?

Ken Budha Kusumandaru*

Tanggapan untuk soulrebel dari milis indo-marxis

Di milis indo-marxis ada satu posting msg02223 yang isinya mengejutkan. Agar jelas, aku kutipkan lengkap di sini:

“Re: [indo-marxist] SELAMAT HARI BURUH
soul rebel
Sun, 06 May 2007 19:27:37 -0700
May-Day 2007 Justru mengalami kemunduran, baik secara kuantitas massa aksi maupun dari kualitas politiknya. Dalam kacamataku, May-Day kemarin hanya ajang perayaan hari buruh dan reuni para organiser serikat buruh merah--mohon maaf jika banyak kawan-kawan yang tak berkenan.

Secara organisasional, "serikat buruh merah" terus mengalami kemunduran organisasi. PHK massal yang dialami basis2nya, sistem buruh kontrak dan ketidakmampuan pengorganisasian dalam menangani persoalan tersebut adalah persoalan utama melemahnya serikat buruh merah.

Problem diatas sangat disadari oleh para pimpinan serikat buruh, salah satu landasan terbentuknya ABM adalah karena persoalan-persoalan diatas. Akan tetapi, telah satu tahun lebih ABM terbentuk tetap saja tidak mampu mengatasi problem2 diatas (bahkan berebutan basis antara organ2 yang tergabung dlm ABM untuk membesarkan basisnya masing2), dan secara politik tuntutan ABM cenderung mengikuti kesadaran massa--tidak jauh beda dengan serikat buruh kuning. Walau dalam platform perjuangan ABM memiliki program2 yang maju dan lebih strategis akan tetapi dalam praktek politiknya sangat lemah sekali di propagandakan--bisa dilihat dalam tema2 aksi dan tuntutan yang dilakukan ABM maupun di aksi May-Day kemarin.

Hasil diskusi dengan seorang kawan, mengatakan hal ini dilakukan karena untuk tetap menjaga kuantitas massa, krn jika ditarik terlalu politis massa akan lari... sebuah retorika yang tak seharusnya keluar dari seorang pimpinan serikat buruh merah!

Padahal bila dilihat organ-organ yang tergabung dalam ABM, tidak kita sangsikan lagi kesadaran para pimpinan serikat-serikat buruh tersebut dalam memahami problem masyarakat indonesia secara utuh dan solusi yang seharusnya dilakukan oleh kaum buruh

Yang menjadi pertanyaanku saat ini, akan dibawa kemana kah persatuan buruh ini? Akan kah terjebak dalam kesadaran serikat buruhisme? Atau kah tetap dalam garis yang melandasi terbentuknya ABM?

Sekali lagi maaf bila ada kata2 yang tak berkenan...

Salam

Jah”

Posting ini sangat mengejutkan. Bukannya kita anti-kritik, atau terlalu narsis sehingga tidak mau mendengar ada pihak yang mengatakan bahwa Mayday 2007 mengandung kegagalan. Tapi kritik ini dilontarkan oleh seorang yang cukup aktif ada di milis indo-marxis. Kita bisa mengasumsikan bahwa ia memiliki landasan cara berpikir materialis dalam melihat keadaan. Ternyata, cara pandangnya sangat sempit dan sama sekali tidak berdasar pada fakta di lapangan. Aku bahkan meragukan apakah orang ini hadir pada perayaan Satu Mei tahun ini.

Pertama, dari segi tuntutan, Mayday 2007 jauh lebih maju daripada Mayday 2006. Tuntutan di Mayday 2006 hanya sebatas membatalkan revisi UUK. Seruan di Mayday 2007 mencakup pula Pembuatan UU Pro Buruh dan Pembentukan Konfederasi Buruh Baru yang Progresif. Tentu saja ini bukan tuntutan, karena tidak mungkin menuntut pemerintah membentuk Konfederasi yang progresif. Tapi, seruan ini merupakan sebuah rallying cry, sebuah sangkakala, untuk dimulainya tahapan perjuangan baru bagi serikat-serikat buruh di Indonesia.

Kedua, melemahnya serikat-serikat buruh “merah” akibat banyaknya PHK massal dan sistem kontrak. Barangkali itu benar. Banyak serikat buruh yang mengalami kemerosotan signifikan dalam jumlah anggota. Tapi, kita tidak bisa menyalahkan serikat-serikat buruh untuk kejadian ini. CUT saja, yang sudah jadi serikat buruh terkuat di Brazil, atau COSATU di Afrika Selatan, mendapatkan pukulan keras akibat penerapan LMF di negara mereka masing-masing. Memang LMF ini dirancang sebagai kebijakan anti-serikat. Tugas kita sebagai pelopor adalah membuat penguatan di bidang lain, agar pukulan yang keras dari sisi jumlah anggota dapat diimbangi dengan meningkatkan kekuatan dari segi lainnya.

Ketiga, ketakutan ABM menjadi serikatburuhisme. Mana mungkin? Ketika ABM sudah dua tahun berturut-turut mengumandangkan slogan “Buruh Berkuasa, Rakyat Sejahtera!” sebagai pekik perangnya … bagaimana mungkin ada ketakutan ABM terjebak pada serikatburuhisme? Peran yang harus dilakukan serikat buruh memang harus berbeda dari peran yang dilakukan partai politik. Kalau ada partai politik yang tidak pernah bisa mengerahkan anggotanya sendiri, tapi selalu mengerahkan anggota-anggota ormasnya untuk menambal jumlah massa – ini yang harus kita pertanyakan. Ormas tidak boleh menjadi onderbow orpol manapun. Tapi, ini cuma kata Marx, sih. Bisa aja Marx salah. Atau boleh juga kan kita tidak mengikuti Marx? Pemahaman yang kuat mengenai pembagian peran ormas-orpol inilah salah satu kunci pembangunan kekuatan revolusioner di Indonesia. Tanpa adanya pemahaman bahwa ormas dan orpol adalah dua jenis organisasi yang berbeda, dan bekerja di ranah yang berbeda, hasilnya pasti carut-marut organisasional.

Keempat, soal “rebutan basis”. Dari pernyataan ini, kiranya makin jadi jelas bagi kita bahwa mengintrik sudah menjadi budaya, mengintrik sudah dilakukan sebagai satu hal yang refleks. Aku sebetulnya cenderung ingin mengatakan bahwa soulrebel adalah seorang yang anti-serikat – karena ia tega mengintrik sebuah formasi serikat buruh yang termaju sekarang ini. Tapi, mengingat bahwa intrik sudah jadi budaya, barangkali kita musti sadar dan terus saling mengingatkan bahwa intrik adalah racun yang begitu kuat, salah satu penghalang terbesar tercapainya persatuan kiri sampai hari ini.

Kelima, aku perlu mengingatkan bahwa seorang pelopor tidak pernah boleh menyalahkan massa. Jika massa keliru, maka peloporlah yang salah – entah si pelopor memberi teladan yang jelek, atau tidak memberi teladan sama sekali. Gerakan buruh Indonesia telah maju sangat pesat sejak kebangkitannya kembali di awal 1990-an. Kalau dulu buruh gembira melihat ada mahasiswa menjadi organiser buruh, saat ini gerakan buruh sesungguhnya sudah sanggup mengirim organiser untuk mendinamisir gerakan mahasiswa. Sudah cukup banyak kader-kader buruh yang memiliki kemampuan itu, cuma soal kepercayaan diri saja yang masih kurang. Kaum buruh memang akan selalu lambat menyerap pengetahuan revolusioner. Ingat bahwa dominasi ideologi borjuis dicurahkan sekuat tenaga ke dalam kepala kaum buruh. Bahkan acara Tukul Arwana pun mengandung racun bagi kesadaran buruh, perhatikan saja. Tapi, kaum buruh selalu berusaha keras untuk menyingkirkan kuk hegemoni itu. Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu ideologi yang mengikatnya, buruh akan memperhatikan dan memamah bahan-bahan pendidikan dan propaganda yang disebarkan oleh para pelopor. Dan pada saat tertentu, kaum buruh akan melompat kesadarannya. Di tengah gerakan buruhlah kita melihat dengan nyata dialektika evolusi-revolusi dalam praktek. Maka, jangan sekali-sekali pernah merasa lelah atau putus asa berpropaganda dan mendidik kaum buruh. Jangan pernah menganggap buruh bebal atau terbelakang. Aku sendiri kadang juga merasa lelah, tapi jangan lama-lama, masih banyak propaganda dan pendidikan yang harus dilakukan. Dan saat ini adalah saat di mana kaum buruh begitu haus dengan pendidikan dan propaganda progresif. Ingatlah pengalaman PRD, yang menganggap buruh terbelakang kesadarannya, anggapan yang membuat PRD selalu melompat-lompat dalam pengorganisiran, tidak pernah fokus dan membiarkan diri diombang-ambing momentum. PRD yang berjuang agar 1 Mei jadi Hari Buruh, tapi tidak dapat jatah orasi di depan kumpulan buruh terbesar yang pernah merayakan Satu Mei sejak Orde Baru mulai berkuasa. Tragis. Itu semua karena kurangnya kesabaran revolusioner dan kurangnya kepercayaan pada gerakan buruh. Semua organisasi yang berkehendak menjadi pelopor hendaknya belajar pada kesalahan teoritik mendasar ini.

Terakhir, aku sendiri tidak akan memaafkan isi posting ini. Si soulrebel ini sudah seharusnya ganti kacamata. Terserah pada kawan-kawan serikat buruh, apakah akan memaafkan. Tapi, bagiku, sudah saatnya kita menarik garis yang lebih tegas. Kita harus sudah sungguh-sungguh menghitung siapa yang sebenarnya setia pada gerakan buruh dan siapa yang setengah hati saja memberi dukungan pada gerakan buruh. Dengan menarik garis yang tegas, kita akan lebih mudah menuju persatuan yang kokoh – bukan persatuan yang selalu direcoki oleh kepentingan-kepentingan sesaat dari mereka yang gamang dan setengah hati berpihak pada gerakan buruh.

*Ketua Divisi Pendidikan KP PRP

Baca Selengkapnya......

Perkuat Barisan Kita, Satukan dalam Wadah Buruh Nasional Yang Sejati

Irwansyah*

Kita telah berkumpul di Hari Buruh Internasional (Mayday) dan pasti juga akan berkumpul lagi di hari-hari ke depan dalam persaudaraan dan kebanggaan terhadap diri kita yang sedang merapihkan barisan perjuangan rakyat pekerja Indonesia yang gagah berani. Kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) merasa bangga bisa berada di tengah-tengah gelora semangat perlawanan kawan-kawan buruh yang tiada henti melawan ketidakadilan sosial walau terus menerus juga dihantami oleh sombongnya penguasa dan serakahnya pengusaha negeri ini. Hari ini kita rapihkan barisan buruh agar semakin kuat daya juangnya, semakin cepat gerak majunya, semakin pasti langkahnya.

Perkenankan untuk mengenalkan diri kepada kawan-kawan buruh dan rakyat pekerja lain yang mungkin belum mengenal kami. PRP memang bukan serikat buruh, bukan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yang sudah pasti bukan organisasi antek dan binaan penguasa dan pengusaha. PRP adalah wadah berkumpulnya rakyat pekerja yang memiliki beragam profesi dari berbagai sektor, daerah, dan.bahkan juga kaum miskin kota dan desa yang karena kebobrokan ekonomi kapitalisme tidak bekerja secara upahan. Rakyat pekerja yang berhimpun berasal dari serikat-serikat beragam sektor; serikat buruh, serikat nelayan, serikat mahasiswa, serikat pemuda (baik yang di kota dan di desa), dll.

Perhimpunan ini diperlukan karena pengalaman perjuangan di serikat masing-masing membawa kepada kesimpulan tentang adanya kebutuhan berjuang bersama melampaui asal muasal daerah dan sektor masing-masing, tapi ada juga kebutuhan berjuang karena kita sama-sama rakyat pekerja, rakyat yang bukan menggunakan kekuatan modal dan bisa menggerakkan aparat kekerasan untuk melanggengkan kemakmuran diri mereka di atas penindasan dan penghisapan orang-orang lain. Barisan rakyat pekerja di kalangan buruh memainkan peran penting dalam teori perjuangan yang kami pegang. Perjuangan buruh lah yang saat ini memiliki kesempatan untuk memimpin kalangan rakyat pekerja semuanya untuk melawan penindasan dan bergerak ke masa depan yang adil dan demokratis untuk semua orang – bukan adil dan menyenangkan buat segelintir orang-orang yang berkuasa seperti hari ini.

Buruh bisa kita pahami sebagai status seseorang atau kelompok dalam hubungan produksi/kerja yang berlangsung di masyarakat kita. Tersedianya barang dan jasa membuat masyarakat bisa bertahan hidup dan berkembang, itu hasil dari kerja orang-orang yang berstatus buruh/pekerja/penerima upah. Bersama dalam proses kerja ada orang-orang yang menguasai modal dan mempergunakannya untuk memiliki kekuasaan lebih besar, yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan-keputusan yang menentukan apa yang diproduksi dan apakah terus berproduksi. Dalam pengertian administratif mereka juga disebut warga negara, dan sering mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari rakyat, mereka adalah KAPITALIS, alias PENGUSAHA atau MAJIKAN.

Rakyat pekerja tentu ingin memuliakan dirinya dengan bekerja dan mempergunakan apa yang dihasilkan dari kerjanya untuk hidup yang layak dan bergembira. Kenyataannya tidak sesederhana harapan itu, karena kekusaan dalam menentukan apa yang dihasilkan lewat kerja produksi itu saat ini tidak sepenuhnya ditangan orang yang bekerja. Atas dasar pembodohan yang dilakukan lewat berbagai cara maka masyarakat secara luas umumnya menganut pemahaman yang menerima keadaan hari ini; ada PENGUSAHA yang semakin besar menjadi semakin serakah dan tidak peduli kemanusiaan orang lain, dan ada juga RAKYAT PEKERJA yang butuh untuk hidup dengan cara mencari nafkah. Rakyat Pekerja menjadi BURUH bila dia bekerja dan menerima upah, tapi karena lemah kekuatannya maka mereka terus dikorbankan oleh kekuatan yang menguasai modal dalam proses kerja.

Lihat keadaan keadaan buruh dan rakyat pekerja lainnya hari ini di Indonesia, kita terus menerus harus melawan secara berkelompok karena nyaris hidup kita ini tidak pernah lepas dari kesulitan hidup. Upah Layak tidak pernah benar-benar dinikmati, yang ada adalah menipu diri kita sendiri agar bisa menerima upah yang tidak pernah mencukupi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Keselamatan dan kepastian kerja semakin memprihatinkan, dan dengan berbagai alasan kita dipaksa menerima sistem kerja yang tidak melindungi kebutuhan orang bekerja akan kepastian. Akibatnya merajalela lah outsourcing dan sistem kerja kontrak yang hanya memuaskan kepentingan pengusaha agar terus mendapatkan keuntungan di atas penderitaan rakyat pekerja.

Semua kesulitan hidup itu dilindungi dan didukung oleh kekuatan pendukung di bidang politik yang kita sebut NEGARA. Tidak peduli dengan kesulitan hidup rakyat pekerja, masih ditambahkan lagi penindasan berupa dihilangkannya segala macam hak-hak sebagai warga negara, seperti; hak pendidikan dan kesehatan yang bisa didapatkan siapa saja tanpa harus memiliki uang yang banyak untuk membelinya. Bertahun-tahun yang sangat panjang penindasan hasil kongkalikong/kerjasama PENGUSAHA dan PENGUASA berlangsung tanpa pernah memberikan akibat terbaginya kesejahteraan kepada RAKYAT PEKERJA.

Selama itu pula di Indonesia, kaum buruh terus mengambil posisi yang tegas tidak mau tunduk begitu saja menghadapi penindasan dan ketidakadilan EKONOMI dan POLITIK. Berkat pengalaman yang berjalan panjang namun terasa pelan, kaum buruh Indonesia berhasil sampai pada pencapaian WADAH PERSATUAN BURUH yang tidak bisa disogok, disuap, dikangkangi oleh PENGUSAHA dan PENGUASA. Wadah Persatuan itu seperti manusia yang dalam tahap pertumbuhan, dalam usianya yang masih belia ia muncul sebagai ALIANSI BURUH MENGUGAT.

ABM tidak hanya menggugat PENGUASA dan PENGUSAHA tapi juga menggugat keragu-keraguan dan ketakutan banyak kawan-kawan di kalangan buruh sendiri yang menyangka kehidupan BURUH adalah nasib yang tidak beruntung dan tidak bisa berubah. Setahun lalu ABM memimpin kaum buruh untuk melawan secara terorganisir dan kolektif guna menolak rencana revisi UUK. Setahun lalu rakyat pekerja tidak hanya dari kalangan buruh melihat dengan langsung dan menjadi sadar bahwa PENGUSAHA dan PENGUASA tidak bisa selalu bertingkah dan berencana sekena hatinya saja, karena ketika RAKYAT PEKERJA yang dipimpin perjuangan buruh mulai merapihkan barisannya maka mereka siap menerjang barisan penghadang apa pun. ABM sedari setahun lalu telah menghadirkan dirinya untuk melawan persekongkolan PENGUASA dan PENGUSAHA yang bertahun lamanya mempergunakan pimpinan-pimpinan elit serikat buruh yang mau dijadikan boneka-boneka untuk meredam gejolak semangat berjuang buruh yang di lapisan bawah serikat-serikat buruh.

Mayday 2007 menunjukkan kepada negara, dan banyak kalangan, bahwa gerakan buruh bisa berjuang dengan daya tahan untuk perjuangan jangka panjang. Seringkali orang mencibir bahwa gerakan buruh bukan lah gerakan politik. Gerakan buruh atau pun gerakan rakyat pekerja tidak punya masa depan karena dia hanya bicara tentang kasus-kasus yang selalu kalah dan terpecah belah tanpa wadah perjuangan yang memadai untuk merubah kekuasaan yang menindas mereka. Tapi Mayday 2006 ternyata disusul oleh peringatan yang sama bersemangatnya tahun 2007.

Mungkin kuantitas massa berubah-ubah dari satu lokasi ke lokasi lain tapi yang pasti kini semakin meluas dan tidak bisa dibendung lagi dengan intimidasi dan stigmatisasi murahan ala milisi anti komunis. Pemerintah SBY-JK pun kini terpaksa menjawab dengan panjang lebar bahwa mereka tidak bermaksud menyengsarakan buruh. Tapi kenyataan telah terpampang jelas: POLITIK UPAH MURAH dan SISTEM KERJA KONTRAK adalah bukti yang semakin dipahami rakyat dimana-mana bahwa gerakan buruh selama ini benar. Bahkan rakyat mulai berpikir bahwa slogan BURUH BERKUASA RAKYAT SEJAHTERA adalah seruan yang masuk akal. Puluhan tahun negeri ini dikuasai oleh beragam jenis kalangan borjuasi tapi tak pernah sekali pun memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Hari ini barisan ABM semakin kokoh, buat PRP ini adalah sejarah penting buat rakyat pekerja. Karena ini berarti satu barisan di satu wilayah bertambah, berarti semakin pasti langkah kita berjuang mengakhiri penindasan dan ketidakadilan. Keyakinan kita semakin menebal bahwa hanya dengan mendekatkan rakyat pekerja ke kekuasaan maka perubahan sejati bisa terjadi. Kita semakin yakin BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA.

*Sekretaris Jenderal KP PRP

Baca Selengkapnya......

Sekilas MAYDAY 2007

“BURUH BERKUASA RAKYAT SEJAHTERA”

"HANYA KEKUASAAN RAKYAT PEKERJA
YANG BISA CIPTAKAN KEADILAN SOSIAL,
BUKAN SEPERTI PEMERINTAHAN SBY-JK yang ANTEK KAUM PENGUSAHA"

Lewat aksi Mayday 2007 kaum buruh melakukan 2 hal: Pertama, mensyukuri kemenangan dalam seharah buruh sedunia yang telah memenangkan tuntutan bekerja wajib cukup 8 jam sehari. Kedua, pertanda gerakan buruh yang memahami sejarah bahwa aksi yang mempersatukan buruh dari berbagi tempat harus dilakukan untuk menunjukkan tuntutan siapa yang harus bertanggungjawab atas ketidakadilan sosial yang mereka alami. Kita harus menuntut duet penguasa Indonesia hari ini, yaitu: PEMERINTAH dan PENGUSAHA, keduanya lah yang telah membuat NEGARA kita berwatak penindas dan penjarah terhadap rakyatnya sendiri.

Pada tanggal 1 Mei 2007, terjadi berbagai aksi demonstrasi yang merayakan Hari Buruh Internasional di seluruh Indonesia. Kaum buruh telah berhasil menunjukkan secara terbuka bahwa di negeri ini orang berhak merayakan hari raya-nya rakyat pekerja. Tanggal 1 Mei lebih gampang diingat sebagai Hari Buruh, dan selama puluhan tahun di negeri ini hari rayanya Rakyat Pekerja ini dilarang oleh pemerintah Orde Baru/Suharto. "Hari Buruh Internasional" biasa dilarang dan difitnah sebagai perayaan Komunis, dan semua yang dicap Komunis oleh kekuasaan kekerasan dinyatakan tidak berhak hidup di Indonesia. Semua orang tahu, tiap penjajahan dan penindasan selalu membutuhkan penipuan sejarah yang mempengaruhi kesadaran rakyat untuk tidak bangkit melawan.

Tahun ini Mayday telah menyuarakan suatu sikap yang jelas dari rakyat pekerja: TOLAK PENJAJAHAN BARU! Hari Buruh 2007 telah menjadi ruang pertemuan bersama buat serikat buruh, organisasi pemuda miskin kota, kelompok mahasiswa, kelompok perempuan, dan semua orang yang mengambil posisi memperjuangkan KEADILAN SOSIAL yang gagal diwujudkan oleh pemerintah. Menolak Penjajahan Baru artinya; kita menolak penindasan terhadap rakyat yang lemah di negeri ini oleh siapa pun juga. Kini 60 tahun lebih setelah kita mengakhiri pejajahan kolonialisme Belanda, ternyata penjajahan baru telah mengakibatkan: UPAH BURUH MURAH dan LEMAH KEPASTIAN KERJA (lantaran merajalelanya sistem kerja kontrak dan outsourcing), PETANI tak punya tanah untuk bercocok tanam, NELAYAN sulit melaut karena harga BBM tak lagi terbeli, RAKYAT MISKIN KOTA tak punya lapangan pekerjaan.

Ini semua terjadi karena PEMBANGUNAN ekonomi kita hanya dirumuskan dan diputuskan oleh PENGUSAHA dan PEMERINTAH. Bahkan hari ini kita melihat bahwa yang berkuasa adalah PEMERINTAHAN PENGUSAHA. Pengusaha yang memandang sebelah mata hak RAKYAT PEKERJA untuk menentukan jalannya pembangunan. Dengan mengatasnamakan seluruh bangsa, kaum pengusaha selalu beranggapan bahwa mereka lah yang paling berjasa menyediakan kekayaan negara.

Padahal sejarah menunjukkan bagaimana pembangunan yang digerakkan oleh KAUM PENGUSAHA telah mengakibatkan menumpuknya hutang-hutang luar negeri yang menumpuk dan meledak sebagai krisis ekonomi sejak 1998 dan tidak pernah usai. Keserakahan dalam kegiatan usaha telah menyebaban kerusakan lingkungan, keuntungan yang mereka dapatkan dari produksi justru membuat masyarakat sekitarnya terus tertinggal. Lihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Sidoardjo dan Timika, semua bukti nyata KESERAKAHAN KAUM PENGUSAHA yang terus dilindungi oleh PEMERINTAH SBY-JK.

Hari Buruh 1 Mei 2007 sekaligus menjadi alat kaum buruh menolak rencana revisi Undang Undang Ketenagakerjaan. Dasar pertimbangan rencana revisi itu dilakukan untuk menarik perhatian MODAL ASING agar tertarik lebih banyak berusaha di negeri ini. Kaum MODAL menginginkan para PEKERJA menjual tenaganya dengan sedikit saja perlindungan dan keselamatan yang diatur oleh hukum. Akibatnya yang merajalela adalah Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing yang tidak melindungi buruh. Kerja Kontrak dan Outsourcing merampas kekuatan yang dimiliki oleh buruh untuk membuat perjanjian kerja secara kolektif alias bersama-sama dengan menggunakan serikat buruh. Perjanjian kerja kontrak atau outsourcing biasanya dilaksanakan antara Agensi atau Yayasan atau Perusahaan Penyalur Kerja dengan kita si pekerja secara perorangan. Praktek di Indonesia, sistem kerja kontrak diberlakukan secara pukul-rata. Semua pekerjaan diterapkan sistem kontrak dan outsourcing akibatnya rakyat pekerja kita terus menjadi kuli walau sudah bekerja bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Jarang tersedia kesempatan melakukan tawar-menawar karena pengusaha menerapkan perjanjian secara perorangan, tanpa serikat buruh, maka terjadilah kompetisi antar calon pekerja — yang jumlahnya banyak karena meluasnya pengangguran.

Penjajahan itu HARUS DILENYAPKAN dari bumi manusia. Tugas itu terletak di tangan kita sekarang: RAKYAT PEKERJA. Tapi jangan lupa banyak pengkhianat di kalangan pimpinan-pimpinan serikat buruh dan partai-partai busuk yang justru senang bila kaum buruh terus bodoh -- supaya mereka bisa bertambah kaya dan punya jabatan. Para elit serikat dan partai yang justru mengkhianati perjuangan rakyat pekerja. Lihat bagaimana tahun ini mereka tidak mau mengulangi Mayday tahun lalu, karena mereka sudah melihat bagaimana kerasnya perlawanan kaum buruh. Sudah saatnya kita berkaca kalau kita membutuhkan KONFEDERASI SERIKAT BURUH BARU (diluar KSPI, KSPSI, KSBSI yang semuanya telah dicocok hidungnya oleh pemerintah) Hanya KONFEDERASI BURUH baru yang bisa memperjuangkan UPAH LAYAK NASIONAL.

Seluruh rakyat pekerja di Indonesia harus mendukung perjuangan kaum buruh dengan MENUNTUT PEMERINTAH MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA yang LAYAK. Persatuan Rakyat Pekerja dari berbagai kalangan pasti bisa mewujudkan NEGARA seperti yang dinyanyikan Iwan Fals.

.....
Negara harus bebaskan biaya pendidikan, Negara harus bebaskan biaya kesehatan
Negara harus ciptakan pekerjaan, Negara harus adil tidak memihak

Oleh karena itu bebaskan biaya pendidikan, Biar kita pandai mengarungi samudera hidup
Biar kita tak mudah dibodohi dan ditipu, Oleh karena itu biarkan kami sehat
Agar mampu menjaga kedaulatan tanah air ini

Negara negara
Negara harus seperti itu
Bukan hanya di surga di dunia pun bisa

Negara negara
Negara harus begitu
Kalau tidak bubarkan saja

.....
(Iwan Fals;2007)

Baca Selengkapnya......

Mayday dan Berkuasanya Kelas Pekerja

Beno Widodo*

May Day dan LMF (Labour Market Flexibility)

May Day sebagai tongggak kemenangan kaum buruh dalam merebut 8 jam kerja sangat terasa semangatnya dalam 2 tahun terakhir. Ini dikarenakan semangat perlawanan terhadap kebijakan negara yang pro pemodal dilakukan oleh banyak elemen Buruh, bukan saja yang terbiasa dengan aksi massa tetapi juga organisasi yang sebelumnya tidak terbiasa dengan aksi massa pun turun ke jalan. Pada hakikatnya momentum May Day sebagai hari buruh internasional tidak saja hanya sebagai “peringatan” tetapi juga dijadikan ajang konsolidasi kekuatan buruh dan sarana perjuangan kaum buruh di indonesia.

Aksi-aksi di seputar bulan Mei di beberapa negara oleh serikat buruh atau aliansinya adalah alat untuk menyuarakan dan memperjuangkan kondisi kerja, kepastian kerja dan kesejahteraan kaum buruh. Kebijakan yang dilawan oleh kaum buruh di dunia saat ini adalah sama yakni melawan kebijakan kapitalisme internasional yang menerapkan sistem kerja yang fleksibel dengan menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Dengan cara itu, kapitalis dengan semena-mena membayar upah murah dan dengan mudah melakukan pemutusahan hubungan kerja kepada buruh. Pengusaha mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat karena hanya mengeluarkan biaya yang rendah.

Fred dan Henry Magdoff dari Monthly Review, sebuah jurnal sosial terkemuka di Amerika Serikat, menulis di bulan April 2004 bahwa konsep LMF (Labour Market Flexibility/Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel) merupakan jawaban kapitalisme atas kondisi yang menimpanya mulai akhir 1970-an yang ditandai oleh: (1) Lambatnya pertumbuhan ekonomi; (2) Menumpuknya uang di bank-bank (terutama bank kredit); (3) Timbunan hutang dan kredit macet. Selain itu kapitalisme sudah pada titik jenuh, yang ditandai dengan tidak adanya teknologi yang benar-benar baru.

Untuk penerapan LMF di I ndonesia, pemerintah melalui Bappenas, mengeluarkan argumen bahwa LMF yang diterapkan melalui sistem kerja kontrak dan oursourcing memungkinkan terciptanya lapangan kerja yang lebih besar. Namun argumen ini tidak melihat akibatnya yang buruk yaitu jumlah penghancuran lapangan kerja yang juga sama besarnya. Pemerintah tidak pernah membicarakan penghancuran lapangan kerja ini.

Hubungan Industrial Yang Menindas

Praktek dalam keseharian menunjukkan bahwa sistem kerja kontrak dan outsourcing terjadi pada semua jenis industri dengan waktu yang tidak tentu juga. Bahkan di wilayah padat industri (seperti Surabaya dan Tangerang) hampir 60% buruh dipekerjakan dengan sistem kontrak dan outsourcing (hasil penelitian sistem kerja oleh FPBN tahun 2004, di wilayah Tangerang dan Surabaya).

Artinya, aturan sudah tidak baik karena memberikan ruang untuk melakukan sistem kerja kontrak dan outsourscing namun pada pelaksanaannya lebih buruk lagi dari undang-undang yang ada. Selain outsourcing pada buruh melalui yayasan atau penyalur tenaga kerja, di lapangan juga ditemukan banyak sekali outsourcing/sub-kontrak produksi dari perusahaan-perusahaan ke rumah-rumah (Jurnal Akatiga, 2005, informalisasi hubungan industrial).

Cara-cara memaksakan sistem kontrak dan outsourcing di Indonesia sangat beragam, namun ada kesamaan alasan yang umum dimunculkan oleh pengusaha dan pemerintah yakni agar tercipta lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Modus operandi yang dipakai, bisa dilihat dari beberapa kasus yang merupakan hasil survey dan dimuat dalam Jurnal Perburuhan FPBN Mei-Oktober 2004: (1) Perusahaan menutup perusahaan dengan alasan bangkrut, namun membuka perusahaan baru dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing; (2) Perusahaan memberikan iming-iming agar buruh mengundurkan diri dengan pesangon tidak sesuai, selanjutnya sistem kerja dirubah menjadi kontrak; (3) Membuat program pensiun dini; (4) Melakukan “pemutihan”/pembaruan masa kerja.

Namun di luar hal di atas, mayoritas perusahaan baru menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Kemudian dampaknya bagi buruh akibat sistem kontrak dan outsourcing adalah: Pertama, Tidak adanya kepastian jaminan kerja bagi kaum buruh. Dengan sistem taktik sistim kerja kontrak dan outsourcing untuk mendapatkan upah buruh yang murah pengusaha melakukan penutupan perusahaan dengan berbagai dalih;
Kedua, Tingkat kesejahteraan yang menurun dan tidak mampu menjawab kebutuhan sehari-hari. Ini dibuktikan oleh Survey Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2006 oleh BPS dimana pendapatan per kapita di daerah perkotaan adalah Rp. 150.799,-/bulan. Artinya di daerah industri mengalami penurunan tingkat pendapatan dan ini berimbas pada pemenuhan kebutuhan hidup; Ketiga, Melemahnya kekuatan serikat buruh. Ini dikarenakan mengurangnya anggota yang ter-PHK dan buruh yang dikontrak tidak berani berserikat disebabkan ancaman PHK; Keempat, Daya tawar buruh/pekerja menjadi lemah. Hal ini disebabkan perjanjian kerja yang individual dan lebih banyak hanya dalam bentuk lisan.

Gagalnya LMF

Pengadopsian kebijakan LMF oleh pemerintah telah menunjukkan kegagalannya dalam mengatasi pengangguran. Terbukti dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 dalam BAB 23 tentang Ketenagakerjaan, Bagian IV.16 – 4, sebagai berikut:

“Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2003 menunjukkan belum adanya perbaikan, bahkan berdasarkan perkembangan angka pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Pengangguran terbuka yang berjumlah se kitar 5,0 juta orang atau 4,7 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 1997 meningkat menjadi sekitar 6 juta orang atau 6,4 persen di tahun 1999, dan sekitar 9,5 juta orang atau 9,5 persen pada tahun 2003. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2003 berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 13 persen perempuan dan laki-laki 7,6 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan dan kelompok usia, pengangguran terbuka sebagian besar untuk kelompok Sekolah Menengah Umum yaitu 16,9 persen, dan perguruan tinggi 9,1 persen, sedangkan untuk kelompok usia didominasi oleh usia muda (15-19 tahun) yaitu sebesar 36,7 persen.”

Selain itu, penelitian Cesar Alonso-Borrego (Universitas Carlos III de madrid), Jesus Fernandez-Villaverde (Universitas of Pennsylvania) dan Jose E. Galdon-Sanchez (Universidad Publica de Navarra) di tahun 2004 juga menunjukkan bahwa LMF justru menciptakan tingkat pengangguran yang lebih besar. Maka sistem yang merugikan buruh dan gagal diterapkan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan taraf hidup harus diganti dengan sistem yang lebih maju, lebih baik dan berkeadilan.

Politik Kelas Pekerja

Kondisi obyektif di Indonesia sekarang ini, adalah kurangnya kondisi subyektif dalam usaha sendiri dari kelas buruh untuk menahan gempuran kapitalisme, misalnya ketiadaan pemimpin potensial kaum buruh dengan program ideologi buruh yang jelas. Akibatnya gerakan buruh mengalami kemunduran yang sangat membahayakan dalam kondisi sekarang ini. Meskipun UU PPHI sempat ditunda selama satu tahun atau penundaan revisi UUK 13/2003, para pemimpin kaum buruh (serikat pekerja konservatif) nampaknya menyetujui upaya itu tanpa berusaha untuk membatalkan dan membuat format baru yang lebih adil untuk kepentingan kaum buruh, mereka lebih percaya dengan forum tripartit (pemerintah, pengusaha dan wakil serikat yang pro pemerintah/pengusaha).

Cara ini hanyalah metode lain dari para kapitalis dalam mengimplementasikan program mereka, ap alagi dengan adanya persetujuan dari para pemimpin kaum buruh. Yang pada akhirnya mereka akan mencoba meyakinkan serikatnya masing–masing untuk menerima keputusan yang ada, dan yang lebih celaka adalah para pemimpin buruh tersebut sungguh–sungguh setuju dengan argumentasi dari kaum kapitalis/pemilik modal.

Untuk melawan pengaruh program kapitalis terhadap para pemimpin kaum buruh, serikat buruh dan pemimpin serikat buruh haruslah berupaya mengemukakan program alternatif. Alasan penolakan belaka tidak akan pernah meningkatkan kesadaran kelas buruh. Apa yang diperlukan adalah program yang berawal dari realitas nyata untuk merumuskan alternatif yang diinginkan dan yang dapat meletakkan kelas buruh di jalan yang menuju masyarakat yang adil.

Setiap hasil yang didapat dalam pembuatan undang–undang perburuhan merupakan keuntungan yang diperoleh bagi kelas buruh. Namun, kita tidak melakukan pendekatan melalui undang–undang perburuhan sebagai tujuan dari pendekatan itu sendiri. Upaya perjuangan bagi hukum perburuhan yang baik merupakan pelengkap dalam pembangunan oganisasi kelas buruh dengan tujuan seperti masyarakat lainnya yakni demokrasi yang adil. Dan pada jaman Indonesia sekarang ini, hukum merupakan sudut pandang awal yang baik dalam memulai, jika kita tetap berpijak pada pendekatan perundangan dari sudut pandang yang luas dari perubahan sosial. Kenyataan yang nyata sekarang ini adalah kaum buruh, walaupun mereka dapat tumbuh secara radikal, mereka masih banyak terindokrinisasi oleh ideologi gerakan anti–komunis dari rezim Orde Baru. Akibatnya, mayoritas atau sebagian besar tidak mempunyai arahan ketika berbicara mengenai teori–teori besar ideologi buruh. Namun dengan melihat hukum perburuhan di masa Orde Lama, jembatan yang akan menghubungkan dengan ide–ide ideologi buruh akan terbentuk. Pertanyaan yang ada seharusnya melihat dari jawaban mengapa di masa yang lalu undang–undang perburuhan jauh lebih baik.

Yang bera rti pembentukan kesadaran kaum buruh tentang sejarah kelas mereka. Setiap pergerakan membutuhkan akar sejarah, untuk membentuk identitas dan juga untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Sekarang bila terfokus pada undang–undang perburuhan dari Orde Baru, maka tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan. Dan bukanlah alasan dengan mengatakan bahwa gerakan buruh di masa yang lalu lebih kuat daripada gerakan di masa sekarang. Hal yang utama serta mendasar adalah gerakan buruh kuat dikarenakan adanya ideologi buruh yang sebenar-benarnya!

Perjuangan kaum buruh tidak membatasi mereka hanya untuk mencapai perundang–undangan yang baik saja. Karena kenyataan menunjukan bahwa di bawah kekuasaan kaum pengusaha/pemilik modal perundang–undangan tersebut tidak pernah akan terlaksana. Dalam perjuangan mereka untuk menegakan hak– hak bagi kaum buruh, kaum buruh akan berhadapan dengan kepentingan majikan, sudah tentu majikan akan menentang kepentingan kaum buruh. Kaum buruh seharusnya memulai mencari bentuk alternatif yang lain. Dan didorong agar diarahkan pada persoalan tentang pentingnya ideologi kelas pekerja. Pada masa sekaranglah semua individu yang mengakui ideologi kelas pekerja dengan serikat–serikat buruh seharusnya dapat memanfaatkan setiap kesempatan dalam upaya mempercepat proses penyadaran ideologi agar lebih progresif. Kesabaran untuk menjelaskan potensi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kenyataan.

Menyatukan ideologi kelas buruh tentunya tidak cukup dalam serikat buruh tetapi kaum buruh juga harus sadar dan mulai membangun kekuatan partai politik kelas pekerjanya sendiri. Ini sebagai jawaban bahwa kelas pemilik modal/borjuis juga memakai partai borjuis untuk memaksakan kepentingan ekonominya, selain alat-alat lainnya yang dipakai.

Untuk itulah jawaban kaum buruh dalam melawan kapitalisme harus dengan cara-cara politik, dari berserikat buruh sampai berpartai politik. Tentunya juga dengan cara-cara lain yang bisa mengurangi d an merongrong kekuatan kapitalisme. Hingga pada satu titik, kapitalisme bisa dihancurkan secara bersama-sama dan merubahnya menuju berkuasanya kelas pekerja yang mengatur kehidupan tanpa penghisapan manusia terhadap manusia lainnya.

*Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan anggota PRP Komite Kota Jakarta Raya

Baca Selengkapnya......

1 Mei 2007 harus jadi hari yang berkesan karena MayDay hari gembira buat rakyat pekerja

Irwansyah*

Ide bergembira dengan merayakan sebuah libur kaum proletar sebagai sebuah cara untuk mendapatkan hak bekerja 8 jam sehari pertama kali lahir di Australia. Para pekerja di sana memutuskan pada tahun 1856 untuk mengorganisasikan sebuah hari yang sepenuhnya berhenti kerja bersamaan dengan rapat-rapat akbar dan hiburan sebagai sebuah unjuk rasa hak kerja 8 jam demi kerja 8 jam sehari. Awalnya, perayaan para pekerja Australia ini ditujukan hanya untuk dilaksanakan pada tahun 1856 saja. Tapi perayaan pertama ini memiliki sebuah efek yang sedemikian kuat pada mass proletariat di Australia, menghidupkan semangat merekadan mengarah pada agitasi baru, sehingga diputuskan untuk mengulangi perayaan ini setiap tahun.
(Rosa Luxemburg, What Are the Origins of May Day?/ Apa Asal Mulanya May Day?, 1894)

Tahun 2006 punya arti khusus buat sejarah kontemporer perayaan May Day di Indonesia karena besarnya kekuatan massa yang ikut serta, khususnya di kota-kota besar di Pulau Jawan, dalam perayaan hari buruh Internasional. Bagaikan air bah yang melanda pusat-pusat kekuasaan kota Jakarta, ratusan ribu massa aksi menjadi arus orang berbaris memenuhi, hingga praktis menghentikan arus kendaraan yang biasa melintas, di dua lokus utama:jalur bundaran HI-Istana Merdeka dan depan gerbang DPR.

Sungguhnya hanya massa Aliansi Buruh Menggugat (ABM) di jalur HI-Istana Merdeka yang dengan resmi dan terbuka mengumumkan bahwa mereka melakukan unjuk rasa di jalan dalam ,merayaakn Hari Buruh Internasional, dimana tema tahun tersebut mengajukan tuntutan penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK). Dua serikat buruh lain yang juga menurunkan massa dalam jumlah besar di lokus lain secara politik sebetulnya tidak berkeinginan merayakan Mayday karena konservatisme politik mereka yang anti warna politik kiri/sosialis.

Situasi yang terbentuk beberapa bulan menjelang perayaan Mayday sudah kadung disesaki oleh gelombang aksi penolakan Revisi UUK. Gelombang aksi yang mengambil bentuk-bentuk tindakan cenderung ofensif/menyerang, seperti: sweeping di pabrik-pabrik dan kawasan industri, demonstrasi yang melakukan pamer kekuatan massa seperti beberapa kali aksi besar di depan istana yang diikuti perusakan busway. Akibatnya meningkat lah suhu politik dan menebalnya opini publik tentang kemungkinan konfrontasi keras yang tak terhindarkan lagi antara sikap keras aksi buruh dan kengototan negara memaksa perubahan UUK. Memasuki tanggal 1 May , yang adalah hari Buruh Internasional, publik terkondisikan melihatnya sebagai gelanggang pertarungan yang menentukan.Semua kelompok buruh diuntungkan oleh suasana yang terbentuk, dan terjadi lah perayaan Mayday yang paling besar aksi massanya dalam sejarah Indonesia sejak Orde Baru. Amat banyak orang ingin turun ke jalan, mengharapkan melihat suatu kehebohan walau pun tidak satu pun tahu apa pastinya itu.

Ternyata sesuatu yang heboh itu tidak terjadi dalam bentuk kerusuhan atau kekerasan fisik seperti yang dipropagandakan rezim sebagai ancaman. Bentrokan akibat unjuk rasa menolak UUK baru terjadi dua hari berselang, ketika serikat buruh yang menghindari merayakan Mayday ternyata tidak bisa menghindar dari memanasnya energi massa anggotanya yang teradikalisasi oleh suasana politisasi yang intensif seputar momentum penolakan revisi UUK. Setelah itu revisi UUK diputuskan untuk ditunda oleh pemerintah dengan berbagai alasan, dan secara sepintas bisa diduga ada kenangan yang melihat Mayday sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap pilihan politik menunda revisi UUK. Hanya saja kesadaran rakyat pekerja belum tentu peka dengan implikasi dari taktik ini bahwa penundaan justru memungkinkan rejim borjuasi yang berkuasa mengelabui pandangan mata dan mempersiapkan cara mengubah UUK (yang juga sudah ditolak oleh banyak serikat buruh progresif karena bukan lah juga sebuah UU yang berpihak pada buruh) dengan cara yang lebih menghindari konfrontasi terbuka. Sebuah taktik politik yang bertumpu pada keyakinan bahwa rakyat mudah lupa, dan pimpinan-pimpinan rakyat pasti bisa dikooptasi.

Mayday sebagai bentuk Kesadaran yang Menyejarah

Perayaan May Day paska jatuhnya rezim Orde Baru-Suharto, yang kebijakan politiknya sangat anti kekuatan buruh progresif terorganisir, mulai dirayakan lagi oleh kaum buruh Indonesia sejak tahun 2000. Rezim memang berganti tapi tetap saja hegemoni politik kelas borjuasi bekerja lewat segala cara untuk mempertahankan tabu perayaan hari berbahagianya rakyat pekerja ini.Rejim borjuasi yang berganti-ganti di masa "reformasi (neoliberalisme)", semuanya menjadi sama dalam posisi yang tidak pernah mendukung usaha bangkitnya rakyat pekerja sebagai kekuatan politik.

Semua rezim borjuasi paska rezim otoriter pro pasar Suharto ternyata tetap mendasarkan kekuasaan politiknya demi melindungi kegiatan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada usaha bersaing menjual produk pada pasar internasional. Keberhasilan pembangunan ekonomi diyakini sangat bergantung pada kemampuan memaksimalkan keunggulan komparatif produksi barang dan jasa yang bisa menghasilkan pendapatan nasional. Maksimalisasi keunggulan yang paling diandalkan adalah eksploitasi hubungan kerja (dan dimensi sosialnya) dalam konteks produksi, yang seminimal mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan layak manusiawi bagi rakyat pekerja. Bentuknya bermacam-macam penindasan: upah buruh murah dibawah kelayakan, keselamatan kerja dilalaikan (dan terkait pada keselamatan produknya juga: lihat fenomena kecelakaan transportasi yang merajalela dewasa ini), waktu bekerja yang panjang dan mengabaikan aspek kesehatan, dan "jurus" memaksimalkan keuntungan yang termutahir adalah : dihancurkannya kepastian kerja dengan memaksimalkan pasar tenaga kerja yang lentur/fleksibel mengikuti kepentingan modal (Labour Market Flexibility).

Trotsky mencatat May Day mengandung tuntutan-tuntutan fundamental kaum proletar, yaitu: kerja 8 jam sehari (hak sipil politik sekaligus tuntutan ekonomi yang berpijak pada kebutuhan mempertahankan kemanusiaan kaum pekerja), solidaritas internasional (pemahaman bahwa yang dihadapi adalah sistem global), dan perjuangan melawan militerisme (yang dipergunakan untuk menindas aksi-aksi buruh) Tapi apakah setiap aksi May Day mampu memperjelas esensi dari 3 tuntutan fundamental itu? Jawabnya sangat tergantung pada strategi yang dipergunakan gerakan sosial, khususnya gerakan buruh, untuk mematrikan kesadaran itu di tingkatan massa, lewat berbagai jalur namun muaranya satu: terciptanya kesadaran kelas.

Justru strategi pembentukan kesadaran itu lah yang pertama kali dipilih oleh gerakan rakyat pekerja di Australia pada tahun 1856 seperti yang dicatat Luxemburg. Merayakan dengan kegembiraan dilakukan dalam bentuk rapat-rapat akbar dan berbagai hiburan telah menyatukan kerumunan massa dalam sentimen politik kelas yang berkesan mendalam. Kegembiraan yang menyebarkan energi keberanian dan pengenalan diri sendiri dalam identitas kesatuan sebagai kelas sosial yang berjuang melawan "nasib" ketertindasan. Akibatnya dia efektif bergulir terus dan tidak berhenti dipraktekan hanya di Australia, tapi jadi perayaan kaum buruh secara Internasional.
Semakin banyak orang yang berkumpul semakin meriah kegembiraan yang tercipta dari perayaan May Day. "The More The Merrier" begitu kata ungkapan bahasa Inggris, dan kegembiraan memudahkan berkembangnya aneka ragam ekspresi perlawanan kelas yang tidak melulu berbentuk agitasi politik secara vulgar. Membatasi terbangunnya budaya ekspresif dari aksi massa populer seperti May Day maka kekuatan konservatif dan reaksioner mencoba menghentikannya dengan 2 cara: pelarangan dan depolitisasi perayaan May Day. Pelarangan diharapkan menciptakan rasa takut yang menular dan akhirnya ditinggalkan oleh massa rakyat pekerja, sementara depolitisasi mengambil berbagai bentuk yang berusaha menjadikan May Day sekedar ritual/upacara tapi bukan lagi medium ekspresi politik kelas. Sejarah menunjukkan salah satu taktik yang umum diterapkan adalah meliburkan buruh pada saat May Day, libur yang diharapkan justru dipergunakan untuk kegiatan apa pun yang tidak politis.

Tampaknya belum ada yang telah menganalisa energi politik sekaligus kegembiraan yang bisa ditangkap dari momentum perayaan May Day -- terutama 2006 yang besar sekali dalam ukuran massa.Menunjukkan tidak ada yang sudah siap memahami kesadaran massa sebagai sebuah dimensi yang menyejarah. Akibatnya ketika secara empiris hingga hari ini tidak ada gejolak aksi buruh yang mengelegak seperti yang terjadi tahun lalu maka sedikit orang ingat arti penting energi kegembiraan dalam momentum perayaan May Day. Banyak pimpinan buruh sudah pesimis dengan kemungkinan membesarnya aksi May Day, walau menyadari bahwa semua agenda musuh yang berkeinginan melegalkan penataan penindasan buruh supaya lebih sesuai dengan reformasi 'neoliberal' ternyata terus berjalan. Bahkan ada statement "May Day 2006 terjadi karena serikat buruh konservatif lah yang memulai mengagitasi massa, dan kini mereka tidak melakukannya lagi sehingga peluang terulang kembali menjadi kecil"

Pertanyaan yang tidak (mau) dijawab adalah: "Apakah massa buruh memiliki memori/ingatan yang tersambung dengan kenangannya akan May Day yang fenomenal tahun lalu?" Tidak dijawab karena tidak ada yang tahu jawabannya dan bagaimana menemukan jawabannya. Waktu dibiarkan terus mengerogoti ke batas waktu hari-H tanggal 1 May. Bukti pasti memang tidak bisa didapatkan kecuali dengan melakukan pengukuran, tapi yang pasti orang/massa bisa lupa ketika tidak ada usaha mengingat apa yang pernah menjadi suatu kesadaran. Tugas dari Organisasi Politik Kelas Pekerja seperti PRP adalah bekerja dengan kesadaran massa yang menyejarah itu.

Bagaimana Membangun Ingatan Politik Kelas

Kita percaya bahwa Rakyat Pekerja seperti juga pengertian Proletar sesungguhnya memiliki pengertian yang tidak terbatas pada buruh saja. Unsur yang harus paling maju adalah elemen buruh karena secara potensial berkonfrontasi paling intensif dengan kapitalisme di proses produksi. Hanya saja mensimplifikasi posisi hirarkis (paling maju, paling baru, paling rentan, dll) diantara elemen rakyat pekerja memiliki implikasi yang fatalis juga. Kita tetap harus memperhatikan relasi konkret antara kapasitas politik dari masing-masing organisasi sektor (pembagian elemen rakyat pekerja berdasarkan tipe keterkaitannya dengan produksi) dengan dinamika perubahan konteks sosial politik yang terjadi.

Umumnya dulu praktek yang umum adalah memposisikan elemen sektor-sektor non buruh (dan tani) sebagai kelompok yang harus mendampingi/mengadvokasi/mensupport mobilisasi aksi buruh (dan tani) Ketika konteks sosial politik berubah, jarang ada revisi dari strategi lama gerakan "pendampingan". Implikasinya bisa akut dalam kesadaran yang menganggap formasi kelas sosial -- dalam hal ini kelas pekerja -- bukan lah proses yang menyejarah dan beririsan dengan berbagai dimensi lain yang umumnya melibatkan pengalaman bersama/kolektif menghadapi situasi politik yang konkret. Akibatnya terbina lah kesadaran bahwa Mahasiswa, Intelektual, Pemuda -- dan macam-macam kategori yang bermunculan dalam sejarah -- bukan lah bagian dari formasi kelas pekerja. Kelas pekerja secara reduksionis disempitkan dalam pemahaman non Marxis yaitu sebagai posisi sosial dalam proses produksi (buruh atau pengusaha) dan bukan berangkat dari pengertian mengenai relasi sosial produksi dan formasi kelas yang menyejarah karena pengalamana bersama.

Jadi bisa kita periksa kegagapan gerakan buruh ketika berhadapan dengan reaksi propaganda balik dari rejim tahun 2006 yang menyatakan "tuntutan menolak pasar tenaga kerja yang fleksibel adalah sikap egois kaum buruh karena membatasi jumlah penyerapan tenaga kerja baru" Dalam asumsi paradigmatik rejim borjuis, krisis ekonomi bisa diatasi bila aturan ketenagakerjaan lebih kompromistis dengan keinginan modal yang menghendaki dikuranginya perlindungan kepastian hubungan kerja ( diperkenankan secara luas sistem outsourcing dan sistem kontrak) Seolah peran pengorbanan di lapangan politik ketenagakerjaan itu akan menjadi solusi yang adil bagi semua dan pada gilirannya akan menghasilkan kesejahteraan buat semua. Kita semua tahu itu tidak mungkin terjadi kalau kaum buruh bukan lah kekuatan politik yang memiliki posisi tawar yang sebanding dengan kaum borjuasi dan negara yang dikuasainya. Tapi tetap saja gerakan buruh tidak bisa mempropagankan secara luas seperti apa solusi tandingan yang bisa memberikan keadilan bagi kelas-kelas sosial lain -- termasuk bagi kelas buruh sendiri yang banyak anggotanya kehilangan pegangan karena diterjang fenomena PHK massal yang terus menerus. Ada persoalan dalam "Soal apa yang dipropagandakan" dan "Taktik-taktik propaganda"

Bila kita mau merubah cara pandang dan tindakan, maka jelas solusinya ada pada peningkatan peran elemen-elemen kelas buruh di ruang-ruang yang lebih luas dengan taktik yang lebih variatif pula. Bukan lagi pakai taktik mahasiswa sebagai tenaga mobilisasi untuk aksi, yang sekarang telah dikuasai dengan baik fungsinya oleh serikat buruh, tapi melibatkan mahasiswa untuk mengalami politisasi dan ideologisasi politik kelas pekerja. Begitu juga dengan elemen lain; seperti Pemuda, dan lain-lainnya yang umumnya berlokasi sosial di komunitas pemukiman.

Cara yang bergembira dan bersemangat, umumnya difasilitasi cara-cara kebudayaan/kesenian, akan menjadi alat propaganda politik kelas yang menunjukkan perlunya memberi ruang kepemimpinan politik pada kelas sosial selain borjuis. Masyarakat bisa diajak melihat kontras antara politik borjuis dan alternatif yang diusung politik kelas pekerja. Sangat relevan bila bisa mengagitasi perihal situasi sosial dan politik yang dihasilkan komposisi rejim yang dipenuhi para borjuis konglemerat: mulai dari Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, hingga ketua DPR Agung Laksono. Rejim politik kendaraan pengusaha ini menunjukkan ketidak pedulian pada nasib buruh, keterpurukan industri dan produksi nasional, bencana alam mau pun bencana akibat bobroknya industri jasa kita yang serakah tapi mengabaikan keselamatan konsumen mau pun lingkungan.

Kader-kader PRP harus mendorong agitasi yang massif dengan mempergunakan contoh kegagalan politik borjuasi. Taktiknya tidak harus monoton melalui aksi massa saja, tapi bisa juga dengan menggerakan perayaan-perayaan kecil di tingkat komunitas dalam memperingati May Day. Kalau hari raya keagamaan boleh dirayakan di komunitas oleh para penganutnya, maka pekerja dan pencari kerja juga berhak merayakan hari raya kelas pekerja. Bukan kah di komunitas pemukiman banyak kaum pekerja? Bukan kah keresahan kaum pekerja tidak hanya dirasakan di tempat kerjanya, tapi dibawa rasa itu juga ketika berada di angkutan umum, di lingkungan tempat tinggalnya, dan di berbagai ruang publik lainnya.

Metode pun harus didorong untuk membuka ruang buat eksperimen-eksperimen yang kreatif. Terbuka kesempatan mempraktekkan beragam perangkat kesenian: mulai dari seni pertunjukkan (bisa diusung para pemuda dan mahasiswa dengan mengamen dan mentas di ruang-ruang publik), seni rupa (lukisan dan aksi2x graviti yang mengekspresikan sentimen kekecewaan terhadap politik borjuis yang sekarang mendominasi). Puncak jangka dekatnya semua elemen rakyat pekerja yang terorganisir: mulai dari buruh pabrik, pemuda miskin kota di komunitas pemukiman, mahasiswa progresif, hingga intelektual kerakyatan yang banyak mengadu nasib di LSM2x; harus mensukseskan Mayday sebagai hari yang diwarnai dengan perayaan yang menghasilkan energi bergembira dan semangat. Tidak perlu terpaku pada jumlah peserta aksi -- yang belum bisa kita pastikan sekarang -- tapi dengan menunjukkan kepada khalayak umum bahwa tahun 2007 pun May Day masih dirayakan dengan bersemangat, dengan penampilan2x baru yang kreatif, maka dia bisa direspon simpatik sebagai Pawai Rakyat yang meluas dan membangkitakan harapan tentang berjayanya politik kelas pekerja yang lebih menjanjikan kesetaraan dan keadilan sosial.

Semoga, dan ayo kita bersiap

*Sekretaris Jenderal Komite Pusat PRP

Baca Selengkapnya......

Hari Buruh Internasional: Dari Perjuangan Ekonomi ke Perjuangan Politik

Sekilas Latar Belakang

Hari Buruh Internasional, yang dikenal sebagai May Day, berawal dari sebuah aksi pemogokan nasional di Amerika Serikat menuntut penurunan jam kerja dari sepuluh jam menjadi delapan jam sehari. Aksi ini diorganisir oleh gabungan serikat-serikat kerja terkemuka di Amerika Serikat, American Federation of Labour dan International Workers of the World. Dua ratus ribu orang buruh bergerak melakukan pemogokan di seluruh Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei 1886 itu.

Sekalipun kaum buruh melakukan aksinya dengan damai, seperti biasanya, kaum pengusaha segera memanggil para tukang pukulnya, tentara dan polisi, untuk melakukan represi. Di Chicago, McCormick Harvester Company, sebuah perusahaan pengolahan makanan, mengunci seluruh buruhnya di pabrik supaya tidak dapat ikut dalam pawai pemogokan nasional itu. Kaum buruh melakukan perlawanan dan polisi membuka tembakan yang menewaskan empat dari para pemogok. Keesokan harinya, di Haymarket Square, Chicago, seluruh buruh di kota itu melakukan pawai damai untuk memprotes penembakan keji itu. Entah dari mana datangnya (penyelidikan polisi berakhir dengan pemetiesan kasus) sebuah bom meledak di dekat barisan polisi dan menewaskan tujuh orang polisi. Kontan saja para buruh diserbu dengan kekuatan penuh. Puluhan buruh tewas dan 200 luka-luka akibat serbuan ini.

Insiden Haymarket Square ini merupakan satu alasan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengadakan crackdown terhadap serikat-serikat buruh Amerika. Seluruh petinggi serikat buruh ditangkap dan dipenjara. Banyak aktivis yang dibunuh dan hilang. Dan gerakan buruh di Amerika Serikat mengalami kemunduran hebat akibat pukulan ini.

Kedua serikat buruh utama yang mendukung pemogokan nasional ini adalah serikat buruh kiri, sosialis. AFL, pada awal didirikannya, adalah sebuah serikat buruh yang melandaskan pergerakannya pada Marxisme. Sedangkan IWW adalah sebuah serikat buruh yang dekat dengan pemikiran-pemikiran anarko-sindikalis. Tidak mengherankan jika kemudian insiden ini terus diperingati oleh serikat-serikat buruh lain secara internasional dan mendapatkan predikat "hari merah" – hari yang diperingati secara khusus oleh kaum sosialis dan komunis sedunia.

Perjuangan Ekonomi dan Perjuangan Politik

Sekilas melihat saja, kita dapat segera menangkap bahwa perjuangan yang berlandaskan pada tuntutan-tuntutan ekonomis sekalipun akan selalu membuahkan akibat-akibat yang politis. Keputusan untuk melakukan crackdown selalu merupakan keputusan yang diambil di tingkat puncak dalam hirarki negara. Hal yang serupa dapat pula kita lihat dalam upaya para pemodal di Indonesia untuk mempersulit pemogokan buruh setelah tingkat pemogokan mencapai rekornya di bulan-bulan pertama tahun 2006 ini.

Hal ini, tidak lain, disebabkan oleh kesalingterkaitan antara ekonomi dan politik. Ekonomi adalah basis, landasan bagi pembuatan keputusan-keputusan politik. Dan sebaliknya, politik adalah alat untuk meregulasi berbagai persoalan yang timbul di sektor ekonomi. Hal ini juga tampak jelas di negeri sendiri. Jatuhnya Soeharto disebabkan terutama oleh krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1996. Kemudian gerakan buruh di Indonesia kembali menemui momentumnya ketika adanya isu revisi UU Ketenagakerjaan. Demikian pula posisi SBY-JK semakin rapuh karena ia tidak sanggup melakukan perbaikan-perbaikan ekonomi yang berarti. Krisis politik yang sekarang terjadi juga merupakan akibat dari persaingan para elit politik untuk mendapatkan hak kepemilikan atas sumber-sumber daya ekonomi di negeri ini. Penguasaan sumberdaya ekonomi menentukan bagaimana sumberdaya ekonomi itu akan dipergunakan.

Maka, sejak dini, Marx selalu memperingatkan bahwa ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Sekalipun tradisi ini telah muncul sejak jaman Adam Smith, Marx memberi satu tenaga revolusioner ke dalamnya: pemahaman bahwa revolusi politik akan selalu memiliki sandaran dalam (dan menyaratkan) perjuangan ekonomi; dan bahwa revolusi dalam sistem ekonomi menyaratkan adanya revolusi dalam bidang politik.

Perjuangan Buruh sebagai Tenaga Penggerak Utama Revolusi Sosialis

Mengapa harus buruh? Apakah pandangan semacam ini bukan pandangan yang dogmatis? Tiongkok melakukan revolusinya bersandarkan pada tenaga kaum tani dan kaum miskin perkotaan, bukankah itu pertanda bahwa buruh bukan satu-satunya tenaga yang dapat menggerakan revolusi?

Jawabannya sederhana: karena buruh adalah kelas masyarakat yang merupakan anak kandung kapitalisme. Pukulan yang dilancarkan oleh kelas buruh akan langsung menyerang jantung kapital: industri. Pukulan-pukulan kaum tani tidak akan berdampak banyak secara politik sebelum kaum buruh bergerak melumpuhkan urat nadi kapitalisme. Kita dapat melihat bahwa perlawanan kaum tani, yang merebak di awal 1990-an di negeri ini, tidak menggoyahkan sedikitpun sendi-sendi rejim Orde Baru. Bahkan, ketika perlawanan tani mencapai puncak kuantitasnya di tahun 1992, Orde Baru tidak memerintahkan dilancarkannya crackdown. Represi tetap terjadi, dan keji (seperti biasa) tapi dilokalisir semaksimal mungkin. Namun, ketika perlawanan buruh mulai menguat di tahun 1994, dan mencapai kulminasinya di tahun 1996, ketika pawai pemogokan sudah melibatkan lebih dari 10.000 buruh, Orde Baru melancarkan pukulan balasan yang amat keras.

Sebaliknya, kelas tani dan artisan (seniman bebas, para pengrajin dan pedagang kecil) adalah anak kandung sistem feudalisme. Mereka masih tetap bertahan hidup di bawah sistem kapitalisme, sama seperti sisa-sisa feudalisme yang lain, seperti budaya unggah-ungguh (konservatisme moralis), sistem kroni, dan lain-lain, termasuk agama. Kapitalisme perlu untuk memelihara segi-segi paling tidak produktif dari feudalisme ini karena ia sendiri adalah sistem yang tidak efisien, ia harus menyediakan jalan keluar bagi mereka yang tidak dapat diserapnya ke dalam industri. Apalagi jika diperhatikan bahwa sisa-sisa feudalisme ini paling banyak bertahan di negeri-negeri bekas jajahan. Kaum kolonialis dengan sengaja mempertahankan sistem feudalisme ini untuk mempersulit rakyat terjajah dala melakukan revolusi pembebasan nasionalnya. Membuat para pejuang pembebasan nasional harus menghadapi musuh di dua front: kaum feudalnya sendiri dan para kolonialis sekaligus.

Itulah mengapa di negeri-negeri di mana sisa-sisa feudalisme masih kuat berakar revolusi demokratik harus dilancarkan dalam dua tahap: revolusi melawan feudalisme dan revolusi melawan kapitalisme. Revolusi melawan feudalisme (atau juga dikenal sebagai revolusi melawan kediktatoran militer) merupakan jalan untuk mematangkan kapitalisme itu sendiri – memajukan industri, memajukan liberalisme politik dan moral, dan memajukan proletarisasi masyarakat. Maka, dalam masyarakat di mana revolusi anti-kediktatoran tidak dapat segera diteruskan dengan revolusi menggulingkan kapitalisme, tuntutan-tuntutan untuk penyediaan lapangan kerja dan pendidikan akan segera berkumandang. Ini dapat dilihat dalam situasi yang kini terjadi di Afrika Selatan, di mana tuntutan-tuntutan ini menjadi program utama COSATU, serikat buruh terbesar di Afrika Selatan saat ini. Dapat pula dilihat bahwa program utama IMF dan Bank Dunia adalah untuk memotong angka lapangan kerja dan tunjangan sosial, termasuk di antaranya tunjangan pendidikan. Gerakan kontra revolusioner akan segera bekerja untuk menggerogoti keuntungan-keuntungan yang telah membuahkan reputasi politik bagi kaum revolusioner. Di Brasil misalnya, dukungan bagi CUT, sayap buruh dari Partai Buruh Brasil, mengalami kemunduran hebat akibat kegagalannya memperjuangkan pembatalan PHK massal di negeri itu.

Namun, bagi mereka yang berpandangan dialektik, gerakan kontra revolusioner ini mengandung benih-benih keuntungan yang, jika digarap dengan tepat, justru dapat membuahkan kemenangan yang menentukan di dalam revolusi sosialis menggulingkan kapitalisme. Karena dengan represi ekonominya itu, kaum kapitalis membuka front dengan seluruh sektor masyarakat, memungkinkan pembentukan aliansi kelas dan sektor melawan kapitalisme itu sendiri.

Sejarah telah mengajarkan bahwa revolusi sosialis harus segera disusul dengan industrialisasi, proletarisasi di segala bidang. Karena bila tidak demikian, maka sosialisme akan dibangun di atas tiang yang keropos dan usang, tiang-tiang yang menyangga feudalisme. Sosialisme harus dibangun di atas tiang yang baru, yang segar, yang lebih produktif: kelas buruh.

Dari Perjuangan Ekonomi ke Perjuangan Politik

Namun demikian harus disadari bahwa aliansi kelas dan sektor melawan kapitalisme itu hanya mungkin terjadi di atas sebuah basis ekonomi. Persoalan ekonomilah yang menjadi raison d'etre dari aliansi semacam ini. Karena itu, kaum revolusioner harus memulai langkah perjuangannya dari sektor sosial-ekonomi – perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Di titik inilah organisasi pelopor harus memainkan perannya. Organisasi pelopor, bukan model monolitik seperti yang dicontohkan oleh Stalin, adalah organisasi yang berjuang untuk memimpin kesadaran perlawanan rakyat dari perjuangan ekonomi menuju perjuangan politik. Dari reformasi menuju revolusi. Dari kemenangan-kemenangan kecil menuju kemenangan yang menyeluruh. Dari transformasi sosial menuju pewujudan epos ekonomi-politik baru. Maka, organisasi pelopor, pertama dan terutama adalah organisasi untuk berpropaganda dan beragitasi. Ia harus mencetak kader-kader untuk bekerja membangkitkan perlawanan rakyat merebut kesejahteraan, dan mendidik rakyat untuk mampu meningkatkan tahap perlawanannya ke tahap perjuangan politik. Kepemimpinan politik akan dicapai oleh sebuah organisasi pelopor jika perjuangan rakyat dapat ditingkatkan dari kesadaran ekonomis menjadi kesadaran politik.

Hari Buruh, May Day, telah lama digunakan untuk kepentingan ini oleh banyak organisasi pelopor di seluruh dunia. COSATU secara khusus melancarkan kampanye "Hari Buruh adalah milik kita" di tahun 1986, yang diikuti oleh jutaan kaum buruh di seluruh Afrika Selatan. Kampanye ini merupakan langkah yang penting bagi mereka karena COSATU kemudian merupakan satu di antara tiga organisasi yang membentuk Aliansi Tripartit (bersama Kongres Nasional Afrika dan Partai Komunis Afrika Selatan) yang kini berkuasa di Afrika Selatan. Dan kini, serikat-serikat kerja merupakan tulang punggung bagi transformasi ekonomi-politik Afrika Selatan pasca apartheid.

Situasi Indonesia sekarang merupakan situasi yang kritis bagi gerakan revolusioner. Di satu sisi, krisis ekonomi telah demikian menajam, dengan melambungnya harga-harga dan terjadinya PHK massal di mana-mana. Bahkan ada indikasi penggadaian negara oleh pemerintah melalui diberlakukannya UU Penanaman Modal yang baru saja disahkan oleh DPR. Situasi ini telah membuahkan perlawanan ekonomi yang spontan, dengan tingkat pemogokan yang mencapai rekornya dalam intensitas dan ekstensitas di bulan-bulan awal tahun 2001. Pada tahun 2006 kembali gerakan buruh melakukan pemogokan yang sangat besar dengan memanfaatkan momentum Mayday. Di sisi lain, terdapat krisis politik yang sama sekali tidak bernuansa kelas, yaitu pertentangan antar elit borjuasi dalam memperebutkan penguasaan atas kapital yang masih tersisa di negeri ini. Bagaimanapun, kaum kapital akan bersatu dalam berhadapan dengan rakyat. Jika kaum revolusioner terlambat memberikan dukungan dan kepemimpinan (dalam makna agitasi dan propaganda politik) melalui isu-isu ekonomi, sangat dikuatirkan bahwa rakyat akan segera mengalami demoralisasi. Dan demoralisasi adalah akar dari rasa frustasi yang akan melahirkan entah anarki atau apatisme.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa perjuangan rakyat baik itu sektor buruh, tani, mahasiswa dan lain-lain belum selesai. Perlawanan yang radikal dan besar sangat dibutuhkan agar rakyat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan. Kebersatuan antar sektor harus mulai dibentuk demi mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Hari Buruh 1 Mei 2007 harus digunakan sebagai titik start untuk mulai melancarkan segala agitasi dan propaganda ekonomi-politik untuk membangun sebuah aliansi kelas dan sektor yang sejati – bukan antara kaum proletar dengan borjuis progresif, melainkan antara kaum proletar dengan sektor-sektor rakyat tertindas lainnya.

Baca Selengkapnya......

Politisasi: Siapa Takut?

Simon*

"Karena sesungguhnya, belum tentu membela mereka (para buruh),
tetapi barangkali aspek dan nuansa politiknya lebih diutamakan"

Susilo Bambang Yudhoyono dalam Tempo Interaktif, 27 Januari 2006.

Akhirnya, penguasa yang ketakutan menggunakan jurus andalannya untuk meredam gerakan buruh dengan menyerukan: gerakan buruh telah dipolitisasi! Gerakan buruh telah ditunggangi! Dengan bersikap seolah-olah dalam keadaan genting, SBY meminta agar gerakan-gerakan buruh yang terjadi di sejumlah daerah tidak digeser menjadi arena politik yang berlebihan (Tempo Interaktif, 27 Januari 2006). Jurus lama yang telah berurat-berakar sejak jaman Orde Baru ini dihembuskan menyambut maraknya aksi-aksi kaum pekerja sejak permulaan tahun 2006 dan berpuncak di MayDay 2006. Penggunaan jurus ini bukan tanpa alasan, dalam beberapa episode bangsa ini, jurus ini terbukti manjur untuk meredam gerakan yang lebih luas dan masif seperti pada masa gerakan reformasi 1998 misalnya.

Dan gayungpun bersambut. Rekson Silaban dari KSBSI, sebuah konfederasi yang diakui pemerintah, mengatakan bahwa buruh dan pengusaha tidak ingin masalah ketenagakerjaan ini menjadi isu politik dan berkembang menjadi polemik di kalangan elite politik. Menurutnya masalah ini adalah masalah teknis sektoral (Kompas, 9 Mei 2006). Sungguh logika yang menyesatkan ketika menyatakan bahwa persoalan revisi UUK adalah persoalan teknis sektoral sementara dalam praktek perjalanannya revisi ini sarat kepentingan politik.

Sejarah selalu memberikan bukti yang orisinil. Gerakan buruh yang bersikap tanggung-tanggung dalam memperjuangkan nasib buruh terbongkar. Merekalah yang termakan oleh jurus lama ini dan kemudian melakukan “rekonsiliasi” dengan penguasa dan pengusaha. Seperti yang dinyatakan oleh pejabat KSBSI yang menempuh jalan bipartite dengan pengusaha dengan dalih membicarakan Faktor Penghambat Investasi Nasional. Toh pada akhirnya mereka mengakui bahwa mereka takut dipolitisasi.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai politisasi dan politik bagi kaum buruh, ada baiknya kita menengok sebentar kebelakang untuk melihat fakta-fakta yang terjadi.

Dikategorikan perusuh

Upaya untuk menghadang eskalasi gerakan buruh dalam menyikapi revisi UUK dilakukan tepat sebelum perayaan Mayday dilakukan. Isu kerusuhan yang akan terjadi pada perayaan Mayday dihembuskan penguasa untuk menimbulkan keraguan bagi buruh. Tak cukup dengan isu, penguasa melalui tangan gubernur DKI Sutiyoso mengeluarkan instruksi untuk mengantisipasi kerusuhan dengan meningkatkan pengamana di gedung-gedung di pusat kota dan memasang kamera untuk merekam aksi buruh dari awal hingga akhir. Untuk mengamankan aksi buruh, telah dipersiapkan aparat keamanan gabungan sebanyak 21 ribu personel. Rinciannya, 12 ribu personel dari Polda Metrojaya, 5 ribu dari TNI semua angkatan, dan 4 ribu personel dari Pemprov DKI Jakarta dan ditambah unsur pengamanan sipil (Tempo Interaktif , 27 April 2006). Tak cukup dengan itu, pihak keamanan juga mengeluarkan ancaman tembak di tempat bagi buruh yang bertindak anarkis seperti yang dilansir Rakyat Merdeka menjelang MayDay. Kondisi Jakarta diposisikan seolah akan dilanda kerusuhan berat dan tuduhan perusuh ditudingkan pada kaum buruh.

Upaya ini tentu tidak bisa dipandang sebagai upaya yang “tulus” atau wajar dari penguasa dalam menyikapi situasi. Upaya ini tidak lebih dari upaya penguasa yang mulai ketakutan dengan ancaman yang dilekuarkan oleh gerakan buruh radikal, seperti mogok nasional atau pendudukan titik strategis Negara, dan berharap muncul keraguan di kalangan buruh untuk turun aksi. Dan terbukti, selain di Lampung yang terjadi bentrok karena dipicu oleh pemukulan terhadap pengunjuk rasa, oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Kompas, 2 Mei 2006), rangkaian aksi Mayday di seluruh Indonesia berlangsung damai dan tertib. Ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa gerakan buruh adalah gerakan yang terkomando dengan baik.

Untuk menutupi malu terhadap kenyataan yang terjadi, penguasa melalui Presiden dan Wapres serta Menaker menyatakan terima kasih dan penghargaan atas aksi buruh yang berlangsung tertib dan damai. Namun kaum buruh tak membutuhkan itu. Tuntutan penolakan revisi UUK harus direalisasikan. Hal positif yang dapat dipetik dari perayaan Mayday 2006 adalah kaum buruh tidak bisa ditakuti-takuti oleh penguasa dan mampu menunjukkan pada masyarakat luas bahwa kaum buruh adalah kaum terorganisir.

Bentrokan 3 Mei 2006

Agak berbeda dengan aksi yang dilakukan pada MayDay 2006, aksi tanggal 3 Mei di DPR berakhir dengan bentrokan antara buruh dan aparat keamanan yang mengakibatkan puluhan buruh luka-luka dan delapan buruh yaitu Ahmad Iskandar (buruh PT KIA Keramik Karawang), Mohammad Syaiful (PT Danes Cilongo), Priyanto (PT Gajah Tunggal), Ismansyah (PT KMK II Cikupa), Zulkipli (PT KMK I Curug), Herman Josep (PT Trio Wira, Kalimantan), Suyanto (PT WS Tangerang), dan Didin Samsudin (PT KMK I Bitung) dijadikan tersangka oleh polisi (Antara News, 4 Mei 2006).

Yang perlu diperhatikan sehubungan dengan peristiwa ini adalah bagaimana penguasa dan media massa menyatakan peristiwa tersebut sebagai kerusuhan, padahal kerusakan hanya terjadi pada pagar depan DPR dan pembatas tol, dimana sebelumnya hal itu pernah terjadi dalam aksi-aksi mahasiswa atau kelompok masyarakat lain sebelumnya dan tidak dinyatakan sebagai kerusuhan. Bila ditilik ke belakang, kemarahan buruh sebenarnya wajar. Hal ini tak lepas dari polemik dan kepongahan yang diciptakan sendiri oleh penguasa melalui institusi kekuasaannya.

Setelah pada tanggal 1 Mei 2006 anggota DPR, yang diwakili oleh anggota komisi IX, menyatakan menolak membahas usulan revisi yang diajukan oleh Pemerintah, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menyatakan bahwa sikap tersebut bukan sikap resmi Dewan dan pemerintah akan terus melanjutkan revisi (Detikcom, 16 Mei 2006). Bahkan, tuntutan kaum buruh agar 1 Mei dijadikan libur nasional oleh Kalla dianggap sebagai tidak beralasan (Pikiran Rakyat, 2 mei 2006).

Selain itu, kaum buruh menilai bahwa tindakan pimpinan DPR yang “kabur” makan siang di kapal induk Amerika dan tidak mau menemui buruh ketika didatangi lagi untuk meminta sikap resmi DPR serta ditambah sikap penguasaha yang selalu mendiskreditkan buruh membuat kaum buruh marah (Antara News, 16 Mei 2006). Lebih dari itu, dapat dilihat dari layar televisi bagaimana brutalitas aparat keamanan kepada massa buruh yang berjalan pulang setelah bentrokan dengan melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan buruh terluka dan kendaraan rusak.

Hal yang patut disesalkan adalah penyataan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sukur Sarto yang menilai aksi buruh yang berakhir dengan bentrokan terjadi karena ada pihak-pihak yang berusaha menunggangi (Antara News, 4 Mei 2006). Penyataan ini dibuat seolah tidak melihat fakta-fakta tersebut diatas dan memposisikan gerakan buruh sebagai gerakan yang lemah, riskan dan mudah ditunggangi.

Sikap Kekuatan Politik

Hal lain yang penting untuk disimak sehubungan dengan isu revisi UUK dan pandangan terhadap gerakan buruh adalah sikap kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Sikap ini penting untuk disimak sebagai referensi bagi buruh untuk memahami watak sesungguhnya dari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

Selain pemerintah yang tetap ngotot melakukan revisi UUK dengan “jalan memutar“ melalui kajian akdemis di lima kampus, posisi berseberangan dan memandang kaum buruh sebagai perusuh dapat kita lihat keterlibatan organisasi massa reaksioner dalam upaya “pengamanan” aksi Mayday 2006. Tercatat 50 ribu anggota gabungan organisasi massa yang terdiri dari 10.000 anggota Forum Betawi Rempug (FBR), 5.000 anggota Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan 10 ribu Pemuda Panca Marga (PPM) serta sisanya yang berasal dari Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam (FPI), Macam Kemayoran, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Fokus Maker, Humanika, GM Kosgoro, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dikerahkan dan siap melakukan tindakan keras pada buruh (Media Indonesia, 29 April 2006).

Di level parlemen, perbedaan sikap dalam menyikapi isu revisi UUK juga terjadi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara tegas menyatakan penolakan atas rencana Revisi UUK karena tidak berpihak pada kepentingan buruh (Gatra.com, 3 Mei 2006). Senada dengan DPD, Partai Keadilan Sejahtera, yang disinyalir memiliki hubungan tertentu dengan sebuah kelompok buruh yang masif melakukan aksi penolakan revisi, juga menolak usulan revisi (Antara News, 4 Mei 2006). Sementara PDI-P melalui Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Soetardjo Soerjogoeritno juga menyatakan menolak revisi (Beritasore.com 3 Mei 2006) namun anehnya dia tidak menggunakan kop dan cap resmi DPR ketika buruh mendesak sikap resmi pada tanggal 3 Mei 2006 (Galamedia, 4 Mei 2006).

Sementara PBNU menyatakan sikap menduanya dengan mendukung upaya buruh untuk mencari kesejahteraan yang pantas dan berkeadilan dengan melihat kondisi obyektif perekonomian nasional yang belum sepenuhnya membaik yang tentu juga berimbas pada kemampuan pengusaha dalam memberikan kesejahteraan pada buruh (Antara News, 4 Mei 2006). Satu kondisi yang membuat buruh harus terus “rela” kehilangan kesejahteraannya di satu sisi sementara pengusaha terus mengeruk keuntunga di sisi lain. Malahan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB menyatakan untuk melakukan kompromi politik sehubungan dengan isu revisi UUK (InvestorIndonesia.com, 3 Mei 2006).

Di sisi lain, Partai Golkar terlihat mendukung adanya revisi UUK. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya surat instruksi DPP Partai Golkar yang sempat beredar dikalangan buruh yang isinya membentuk tim sosialisi, dimana terdapat beberapa nama pimpinan konfederasi serikat buruh, dan memerintahkan untuk memenangkan revisi di level buruh.

Politisasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap tingkat perjuangannya kepentingan kaum buruh akan berhadapan atau berhimpitan dengan kepentingan kekuatan lain. Kondisi ini menciptakan medan pertarungan kepentingan (politik) yang kemudian memberikan ruang bagi setiap pihak melakukan manuver dan taktik politiknya. Seperti halnya tuduhan politisasi dan ditunggangi yang merupakan langkah penguasa dan pemilik modal untuk melemparkan buruh keluar dari medan pertarungan. Harapan penguasa dan pemilik modal dengan isu ditunggangi ini jelas agara kaum buruh, yang telah didepolitisasi puluhan tahun oleh rejim Orde Baru, menjadi ragu dan gamang dalam bergerak. Dan ini sangat mungkin terjadi.

Dalam isu revisi UUK, kita bisa melihat bagaimana Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban yang semula menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut dalam tripartit nasional jika pemerintah bersikeras membahas revisi UUK (Kompas 2 Mei 2006) akhirnya menyepakati forum bipartite karena takut dipolitisasi. Padahal, forum bipartite tersebut tak lain dari “jalan memutar” penguasa dan pengusaha untuk melakukan revisi UUK yang merugikan buruh. Forum bipartite tidak berbeda dengan pengujian akademis yang diyakini “cacat” keilmiahannya karena pengujian komprehensif apa yang bisa dihasilkan dalam tempo satu atau dua bulan bila dibandingkan dengan kompleksitas dan luasnya masalah perburuhan di Indonesia.

Bila dicermati, upaya politik penguasa telah dilakukan sejak penggodokan awal draft revisi yang disinyalir melibatkan beberapa pemimpin serikat buruh agar mendapat legitimasi dari serikat buruh. Padahal revisi UUK merupakan perpaduan kepentingan modal internasional dan elit politik yang mengeluhkan UUK yang masih melindungi buruh.

Dalam isu politisasi, kaum buruh harus berani menyatakan bahwa kami tidak dipolitisasi atau ditunggangi namun kami menjalankan politik kepentingan kaum buruh sendiri. Karena dalam upaya memenuhi kepentingan kaum buruh akan kesejahteraan, kaum buruh harus bertarung di medan pertarungan politik. Kaum buruh harus berhadapan dengan pengusaha yang mendapatkan privilese politik dari penguasa dan berhadapan dengan kekuatan politik di eksekutif dan parlemen.

Ada pelajaran berharga dari gerakan mahasiswa 98 yang dapat kita ambil dalam menyikapi masalah isu politisasi dan penunggangan. Pada periode awal 98, penguasa terus menghembuskan isu pada mahasiswa untuk berhati-hati agar tidak dipolitisasi dan ditunggangi terkait dengan propaganda bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan moral atau gerakan resi, yang turun dari pertapaan ketika keadaan kacau dan kembali ke pertapaan ketika keadaan sudah damai. Isu ini terutama dihembuskan ketika mahasiswa ingin melakukan aksi keluar kampus atau bergabung dengan kelompok non-mahasiswa. Mahasiswa sempat mengalami keraguan dan kegamangan. Pada prakteknya, mahasiswa menjadi enggan menggabungkan diri dengan kekuatan progresif lainnya dalam masyarakat. Gerakan mahasiswa menjadi ekslusif sehingga mudah dipatahkan. Dan inilah yang diinginkan oleh penguasa. Hasilnya adalah reformasi yang tidak tuntas atau total dan berakhir dengan kembalinya kekuatan Orde Baru dalam panggung kekuasaan.

Kaum buruh tidak boleh terjerumus dalam lubang yang sama. Kaum buruh memiliki perpektif gerakan yang luas dan bersatu dengan kekuatan progresif lainnya. Bahkan kaum buruh sejak awal memiliki prinsip internasionalisme yang menyatukan kaum buruh dimanapun di seluruh dunia berdasarkan kepentingan dan semangat yang sama: perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Semangat yang juga dicontohkan kawan seperjuangan kita yang meninggal sebelum Mayday 2006 dan kita hantarkan dengan alunan Internasionale, Pramoedya Ananta Toer.

*Ketua Divisi Organisasi Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja

Baca Selengkapnya......

Menyambut Mayday 2007

1 Mei 2007 Harus Jadi Hari Yang Berkesan karena MayDay Hari Gembira buat Rakyat Pekerja
(Diskusi Pengantar Persiapan PRP Menyambut Mayday 2007)



Ide bergembira dengan merayakan sebuah libur kaum proletar sebagai sebuah cara untuk mendapatkan hak bekerja 8 jam sehari pertama kali lahir di Australia. Para pekerja di sana memutuskan pada tahun 1856 untuk mengorganisasikan sebuah hari yang sepenuhnya berhenti kerja bersamaan dengan rapat-rapat akbar dan hiburan sebagai sebuah unjuk rasa hak kerja 8 jam demi kerja 8 jam sehari. Awalnya, perayaan para pekerja Australia ini ditujukan hanya untuk dilaksanakan pada tahun 1856 saja. Tapi perayaan pertama ini memiliki sebuah efek yang sedemikian kuat pada mass proletariat di Australia, menghidupkan semangat merekadan mengarah pada agitasi baru, sehingga diputuskan untuk mengulangi perayaan ini setiap tahun.
(Rosa Luxemburg, What Are the Origins of May Day?/ Apa Asal Mulanya May Day?, 1894)

Tahun 2006 punya arti khusus buat sejarah kontemporer perayaan May Day di Indonesia karena besarnya kekuatan massa yang ikut serta, khususnya di kota-kota besar di Pulau Jawan, dalam perayaan hari buruh Internasional. Bagaikan air bah yang melanda pusat-pusat kekuasaan kota Jakarta, ratusan ribu massa aksi menjadi arus orang berbaris memenuhi, hingga praktis menghentikan arus kendaraan yang biasa melintas, di dua lokus utama:jalur bundaran HI-Istana Merdeka dan depan gerbang DPR.

Sungguhnya hanya massa Aliansi Buruh Menggugat (ABM) di jalur HI-Istana Merdeka yang dengan resmi dan terbuka mengumumkan bahwa mereka melakukan unjuk rasa di jalan dalam ,merayaakn Hari Buruh Internasional, dimana tema tahun tersebut mengajukan tuntutan penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK). Dua serikat buruh lain yang juga menurunkan massa dalam jumlah besar di lokus lain secara politik sebetulnya tidak berkeinginan merayakan Mayday karena konservatisme politik mereka yang anti warna politik kiri/sosialis.

Situasi yang terbentuk beberapa bulan menjelang perayaan Mayday sudah kadung disesaki oleh gelombang aksi penolakan Revisi UUK. Gelombang aksi yang mengambil bentuk-bentuk tindakan cenderung ofensif/menyerang, seperti: sweeping di pabrik-pabrik dan kawasan industri, demonstrasi yang melakukan pamer kekuatan massa seperti beberapa kali aksi besar di depan istana yang diikuti perusakan busway. Akibatnya meningkat lah suhu politik dan menebalnya opini publik tentang kemungkinan konfrontasi keras yang tak terhindarkan lagi antara sikap keras aksi buruh dan kengototan negara memaksa perubahan UUK. Memasuki tanggal 1 May , yang adalah hari Buruh Internasional, publik terkondisikan melihatnya sebagai gelanggang pertarungan yang menentukan.Semua kelompok buruh diuntungkan oleh suasana yang terbentuk, dan terjadi lah perayaan Mayday yang paling besar aksi massanya dalam sejarah Indonesia sejak Orde Baru. Amat banyak orang ingin turun ke jalan, mengharapkan melihat suatu kehebohan walau pun tidak satu pun tahu apa pastinya itu.

Ternyata sesuatu yang heboh itu tidak terjadi dalam bentuk kerusuhan atau kekerasan fisik seperti yang dipropagandakan rezim sebagai ancaman. Bentrokan akibat unjuk rasa menolak UUK baru terjadi dua hari berselang, ketika serikat buruh yang menghindari merayakan Mayday ternyata tidak bisa menghindar dari memanasnya energi massa anggotanya yang teradikalisasi oleh suasana politisasi yang intensif seputar momentum penolakan revisi UUK. Setelah itu revisi UUK diputuskan untuk ditunda oleh pemerintah dengan berbagai alasan, dan secara sepintas bisa diduga ada kenangan yang melihat Mayday sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap pilihan politik menunda revisi UUK. Hanya saja kesadaran rakyat pekerja belum tentu peka dengan implikasi dari taktik ini bahwa penundaan justru memungkinkan rejim borjuasi yang berkuasa mengelabui pandangan mata dan mempersiapkan cara mengubah UUK (yang juga sudah ditolak oleh banyak serikat buruh progresif karena bukan lah juga sebuah UU yang berpihak pada buruh) dengan cara yang lebih menghindari konfrontasi terbuka. Sebuah taktik politik yang bertumpu pada keyakinan bahwa rakyat mudah lupa, dan pimpinan-pimpinan rakyat pasti bisa dikooptasi.

Mayday sebagai bentuk Kesadaran yang Menyejarah

Perayaan May Day paska jatuhnya rezim Orde Baru-Suharto, yang kebijakan politiknya sangat anti kekuatan buruh progresif terorganisir, mulai dirayakan lagi oleh kaum buruh Indonesia sejak tahun 2000. Rezim memang berganti tapi tetap saja hegemoni politik kelas borjuasi bekerja lewat segala cara untuk mempertahankan tabu perayaan hari berbahagianya rakyat pekerja ini.Rejim borjuasi yang berganti-ganti di masa "reformasi (neoliberalisme)", semuanya menjadi sama dalam posisi yang tidak pernah mendukung usaha bangkitnya rakyat pekerja sebagai kekuatan politik.

Semua rezim borjuasi paska rezim otoriter pro pasar Suharto ternyata tetap mendasarkan kekuasaan politiknya demi melindungi kegiatan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada usaha bersaing menjual produk pada pasar internasional. Keberhasilan pembangunan ekonomi diyakini sangat bergantung pada kemampuan memaksimalkan keunggulan komparatif produksi barang dan jasa yang bisa menghasilkan pendapatan nasional. Maksimalisasi keunggulan yang paling diandalkan adalah eksploitasi hubungan kerja (dan dimensi sosialnya) dalam konteks produksi, yang seminimal mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan layak manusiawi bagi rakyat pekerja. Bentuknya bermacam-macam penindasan: upah buruh murah dibawah kelayakan, keselamatan kerja dilalaikan (dan terkait pada keselamatan produknya juga: lihat fenomena kecelakaan transportasi yang merajalela dewasa ini), waktu bekerja yang panjang dan mengabaikan aspek kesehatan, dan "jurus" memaksimalkan keuntungan yang termutahir adalah : dihancurkannya kepastian kerja dengan memaksimalkan pasar tenaga kerja yang lentur/fleksibel mengikuti kepentingan modal (Labour Market Flexibility).

Trotsky mencatat May Day mengandung tuntutan-tuntutan fundamental kaum proletar, yaitu: kerja 8 jam sehari (hak sipil politik sekaligus tuntutan ekonomi yang berpijak pada kebutuhan mempertahankan kemanusiaan kaum pekerja), solidaritas internasional (pemahaman bahwa yang dihadapi adalah sistem global), dan perjuangan melawan militerisme (yang dipergunakan untuk menindas aksi-aksi buruh) Tapi apakah setiap aksi May Day mampu memperjelas esensi dari 3 tuntutan fundamental itu? Jawabnya sangat tergantung pada strategi yang dipergunakan gerakan sosial, khususnya gerakan buruh, untuk mematrikan kesadaran itu di tingkatan massa, lewat berbagai jalur namun muaranya satu: terciptanya kesadaran kelas.

Justru strategi pembentukan kesadaran itu lah yang pertama kali dipilih oleh gerakan rakyat pekerja di Australia pada tahun 1856 seperti yang dicatat Luxemburg. Merayakan dengan kegembiraan dilakukan dalam bentuk rapat-rapat akbar dan berbagai hiburan telah menyatukan kerumunan massa dalam sentimen politik kelas yang berkesan mendalam. Kegembiraan yang menyebarkan energi keberanian dan pengenalan diri sendiri dalam identitas kesatuan sebagai kelas sosial yang berjuang melawan "nasib" ketertindasan. Akibatnya dia efektif bergulir terus dan tidak berhenti dipraktekan hanya di Australia, tapi jadi perayaan kaum buruh secara Internasional.
Semakin banyak orang yang berkumpul semakin meriah kegembiraan yang tercipta dari perayaan May Day. "The More The Merrier" begitu kata ungkapan bahasa Inggris, dan kegembiraan memudahkan berkembangnya aneka ragam ekspresi perlawanan kelas yang tidak melulu berbentuk agitasi politik secara vulgar. Membatasi terbangunnya budaya ekspresif dari aksi massa populer seperti May Day maka kekuatan konservatif dan reaksioner mencoba menghentikannya dengan 2 cara: pelarangan dan depolitisasi perayaan May Day. Pelarangan diharapkan menciptakan rasa takut yang menular dan akhirnya ditinggalkan oleh massa rakyat pekerja, sementara depolitisasi mengambil berbagai bentuk yang berusaha menjadikan May Day sekedar ritual/upacara tapi bukan lagi medium ekspresi politik kelas. Sejarah menunjukkan salah satu taktik yang umum diterapkan adalah meliburkan buruh pada saat May Day, libur yang diharapkan justru dipergunakan untuk kegiatan apa pun yang tidak politis.

Tampaknya belum ada yang telah menganalisa energi politik sekaligus kegembiraan yang bisa ditangkap dari momentum perayaan May Day -- terutama 2006 yang besar sekali dalam ukuran massa.Menunjukkan tidak ada yang sudah siap memahami kesadaran massa sebagai sebuah dimensi yang menyejarah. Akibatnya ketika secara empiris hingga hari ini tidak ada gejolak aksi buruh yang mengelegak seperti yang terjadi tahun lalu maka sedikit orang ingat arti penting energi kegembiraan dalam momentum perayaan May Day. Banyak pimpinan buruh sudah pesimis dengan kemungkinan membesarnya aksi May Day, walau menyadari bahwa semua agenda musuh yang berkeinginan melegalkan penataan penindasan buruh supaya lebih sesuai dengan reformasi 'neoliberal' ternyata terus berjalan. Bahkan ada statement "May Day 2006 terjadi karena serikat buruh konservatif lah yang memulai mengagitasi massa, dan kini mereka tidak melakukannya lagi sehingga peluang terulang kembali menjadi kecil"

Pertanyaan yang tidak (mau) dijawab adalah: "Apakah massa buruh memiliki memori/ingatan yang tersambung dengan kenangannya akan May Day yang fenomenal tahun lalu?" Tidak dijawab karena tidak ada yang tahu jawabannya dan bagaimana menemukan jawabannya. Waktu dibiarkan terus mengerogoti ke batas waktu hari-H tanggal 1 May. Bukti pasti memang tidak bisa didapatkan kecuali dengan melakukan pengukuran, tapi yang pasti orang/massa bisa lupa ketika tidak ada usaha mengingat apa yang pernah menjadi suatu kesadaran. Tugas dari Organisasi Politik Kelas Pekerja seperti PRP adalah bekerja dengan kesadaran massa yang menyejarah itu.

Bagaimana Membangun Ingatan Politik Kelas

Kita percaya bahwa Rakyat Pekerja seperti juga pengertian Proletar sesungguhnya memiliki pengertian yang tidak terbatas pada buruh saja. Unsur yang harus paling maju adalah elemen buruh karena secara potensial berkonfrontasi paling intensif dengan kapitalisme di proses produksi. Hanya saja mensimplifikasi posisi hirarkis (paling maju, paling baru, paling rentan, dll) diantara elemen rakyat pekerja memiliki implikasi yang fatalis juga. Kita tetap harus memperhatikan relasi konkret antara kapasitas politik dari masing-masing organisasi sektor (pembagian elemen rakyat pekerja berdasarkan tipe keterkaitannya dengan produksi) dengan dinamika perubahan konteks sosial politik yang terjadi.

Umumnya dulu praktek yang umum adalah memposisikan elemen sektor-sektor non buruh (dan tani) sebagai kelompok yang harus mendampingi/mengadvokasi/mensupport mobilisasi aksi buruh (dan tani) Ketika konteks sosial politik berubah, jarang ada revisi dari strategi lama gerakan "pendampingan". Implikasinya bisa akut dalam kesadaran yang menganggap formasi kelas sosial -- dalam hal ini kelas pekerja -- bukan lah proses yang menyejarah dan beririsan dengan berbagai dimensi lain yang umumnya melibatkan pengalaman bersama/kolektif menghadapi situasi politik yang konkret. Akibatnya terbina lah kesadaran bahwa Mahasiswa, Intelektual, Pemuda -- dan macam-macam kategori yang bermunculan dalam sejarah -- bukan lah bagian dari formasi kelas pekerja. Kelas pekerja secara reduksionis disempitkan dalam pemahaman non Marxis yaitu sebagai posisi sosial dalam proses produksi (buruh atau pengusaha) dan bukan berangkat dari pengertian mengenai relasi sosial produksi dan formasi kelas yang menyejarah karena pengalamana bersama.

Jadi bisa kita periksa kegagapan gerakan buruh ketika berhadapan dengan reaksi propaganda balik dari rejim tahun 2006 yang menyatakan "tuntutan menolak pasar tenaga kerja yang fleksibel adalah sikap egois kaum buruh karena membatasi jumlah penyerapan tenaga kerja baru" Dalam asumsi paradigmatik rejim borjuis, krisis ekonomi bisa diatasi bila aturan ketenagakerjaan lebih kompromistis dengan keinginan modal yang menghendaki dikuranginya perlindungan kepastian hubungan kerja ( diperkenankan secara luas sistem outsourcing dan sistem kontrak) Seolah peran pengorbanan di lapangan politik ketenagakerjaan itu akan menjadi solusi yang adil bagi semua dan pada gilirannya akan menghasilkan kesejahteraan buat semua. Kita semua tahu itu tidak mungkin terjadi kalau kaum buruh bukan lah kekuatan politik yang memiliki posisi tawar yang sebanding dengan kaum borjuasi dan negara yang dikuasainya. Tapi tetap saja gerakan buruh tidak bisa mempropagankan secara luas seperti apa solusi tandingan yang bisa memberikan keadilan bagi kelas-kelas sosial lain -- termasuk bagi kelas buruh sendiri yang banyak anggotanya kehilangan pegangan karena diterjang fenomena PHK massal yang terus menerus. Ada persoalan dalam "Soal apa yang dipropagandakan" dan "Taktik-taktik propaganda"

Bila kita mau merubah cara pandang dan tindakan, maka jelas solusinya ada pada peningkatan peran elemen-elemen kelas buruh di ruang-ruang yang lebih luas dengan taktik yang lebih variatif pula. Bukan lagi pakai taktik mahasiswa sebagai tenaga mobilisasi untuk aksi, yang sekarang telah dikuasai dengan baik fungsinya oleh serikat buruh, tapi melibatkan mahasiswa untuk mengalami politisasi dan ideologisasi politik kelas pekerja. Begitu juga dengan elemen lain; seperti Pemuda, dan lain-lainnya yang umumnya berlokasi sosial di komunitas pemukiman.

Cara yang bergembira dan bersemangat, umumnya difasilitasi cara-cara kebudayaan/kesenian, akan menjadi alat propaganda politik kelas yang menunjukkan perlunya memberi ruang kepemimpinan politik pada kelas sosial selain borjuis. Masyarakat bisa diajak melihat kontras antara politik borjuis dan alternatif yang diusung politik kelas pekerja. Sangat relevan bila bisa mengagitasi perihal situasi sosial dan politik yang dihasilkan komposisi rejim yang dipenuhi para borjuis konglemerat: mulai dari Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, hingga ketua DPR Agung Laksono. Rejim politik kendaraan pengusaha ini menunjukkan ketidak pedulian pada nasib buruh, keterpurukan industri dan produksi nasional, bencana alam mau pun bencana akibat bobroknya industri jasa kita yang serakah tapi mengabaikan keselamatan konsumen mau pun lingkungan.

Kader-kader PRP harus mendorong agitasi yang massif dengan mempergunakan contoh kegagalan politik borjuasi. Taktiknya tidak harus monoton melalui aksi massa saja, tapi bisa juga dengan menggerakan perayaan-perayaan kecil di tingkat komunitas dalam memperingati May Day. Kalau hari raya keagamaan boleh dirayakan di komunitas oleh para penganutnya, maka pekerja dan pencari kerja juga berhak merayakan hari raya kelas pekerja. Bukan kah di komunitas pemukiman banyak kaum pekerja? Bukan kah keresahan kaum pekerja tidak hanya dirasakan di tempat kerjanya, tapi dibawa rasa itu juga ketika berada di angkutan umum, di lingkungan tempat tinggalnya, dan di berbagai ruang publik lainnya.

Metode pun harus didorong untuk membuka ruang buat eksperimen-eksperimen yang kreatif. Terbuka kesempatan mempraktekkan beragam perangkat kesenian: mulai dari seni pertunjukkan (bisa diusung para pemuda dan mahasiswa dengan mengamen dan mentas di ruang-ruang publik), seni rupa (lukisan dan aksi2x graviti yang mengekspresikan sentimen kekecewaan terhadap politik borjuis yang sekarang mendominasi). Puncak jangka dekatnya semua elemen rakyat pekerja yang terorganisir: mulai dari buruh pabrik, pemuda miskin kota di komunitas pemukiman, mahasiswa progresif, hingga intelektual kerakyatan yang banyak mengadu nasib di LSM2x; harus mensukseskan Mayday sebagai hari yang diwarnai dengan perayaan yang menghasilkan energi bergembira dan semangat. Tidak perlu terpaku pada jumlah peserta aksi -- yang belum bisa kita pastikan sekarang -- tapi dengan menunjukkan kepada khalayak umum bahwa tahun 2007 pun May Day masih dirayakan dengan bersemangat, dengan penampilan2x baru yang kreatif, maka dia bisa direspon simpatik sebagai Pawai Rakyat yang meluas dan membangkitakan harapan tentang berjayanya politik kelas pekerja yang lebih menjanjikan kesetaraan dan keadilan sosial.

Semoga, dan ayo kita bersiap

Baca Selengkapnya......