Momentum

MAYDAY 2007

Sunday, June 3, 2007

Intervensi terhadap May Rally 2007

PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA (PRP)

Negara harus melaindungi kebebasan berpendapat rakyat !!!
Hentikan segera intimidasi terhadap rakyat !!!


Negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan rakyatnya. Hal inilah yang menjadi komitmen bangsa Indonesia agar bangsa ini mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun jelas, untuk mencapai cita-cita tersebut rakyat Indonesia harus mendapatkan pengalaman-pengalaman terlebih dahulu, baik dari pengalaman hidupnya maupun pengalaman negara-negara yang telah berhasil mewujudkan cita-citanya.

Hal inilah yang menjadi bertolak belakang ketika cita-cita bangsa Indonesia menginginkan kecerdasan bagi rakyatnya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, namun usaha untuk cerdas tersebut selalu saja dihalangi oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu. Bahkan intimidasi terhadap rakyat yang ingin membahas sesuatu pun kerap terjadi di negeri ini.

Pilihan untuk menunda acara diskusi buku “Memahami Revolusi Venezuela” oleh penyelenggara acara tersebut akibat pengawasan dan intervensi oleh aparat pemerintah merupakan suatu bukti bahwa masih ada ketakutan dari pemerintah kalau saja rakyat Indonesia menjadi cerdas. Jelas bahwa intervensi dan pengawasan dari aparat pemerintah terhadap rangkaian kegiatan yang bertajuk May Rally 2007 di toko buku Ultimus Bandung merupakan suatu usaha untuk membungkam kebebasan berpendapat rakyat Indonesia.

Rangkaian kegiatan May Rally 2007 diadakan dari tanggal 27 Mei hingga 1 Juni 2007. May Rally 2007 tersebut diadakan oleh berbagai organisasi di Bandung dan Jakarta yang merasa gelisah dan memiliki keprihatinan atas berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia hingga hari ini. Namun memang semenjak hari kedua, ketika diskusi buku Angin Burangrang – Sajak-sajak Petani Tua karya Samsir Mohamad, acara ini mulai mendapatkan pengawasan dari aparat kepolisian.

Bahkan ketika memasuki hari keempat pengawasan terhadap kegiatan May Rally 2007 semakin intensif dan terbuka. Beberapa orang dari aparat kepolisian sejak pagi telah mendatangi toko buku Ultimus dan menanyakan acara kegiatan pada hari itu serta besok malamnya kepada pemilik toko buku Ultimus.

Kalau saja kita masih ingat, pada tanggal 14 Desember 2006, acara diskusi di toko buku Ultimus Bandung juga sempat dibubarkan oleh suatu kelompok organisasi massa. Hal ini dilakukan karena menurut organisasi massa tersebut, acara diskusi tersebut menyebarkan paham-paham komunis. Namun lagi-lagi pendapat organisasi massa tersebut dapat dipatahkan karena pernyataan dari organisasi massa tersebut tidak terbukti.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti peristiwa pada tanggal 14 Desember 2006, maka penyelenggara May Rally 2007, menunda acara diskusi pada hari kelima atau hari terakhir. Acara diskusi buku “Memahami Revolusi Venezuela” rencananya akan diundur sampai 2 atau 3 minggu ke depan.

Namun jelas penundaan acara diskusi buku tersebut dilatarbelakangi oleh pengawasan dan intervensi oleh aparat kepolisian. Upaya untuk mengeluarkan ekspresi keprihatinan dan kegelisahan oleh beberapa organisasi yang peduli terhadap perkembangan Indonesia telah dibungkam oleh aparat-aparat pemerintah. Penundaan acara diskusi buku tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja negara benar-benar melakukan tugasnya untuk melindungi hak rakyat untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Maka dari itu kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

  1. Pemerintah telah gagal dalam melindungi hak rakyat untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Karena seharusnya hak mengeluarkan pendapat dan berekspresi dilindungi oleh negara.
  2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut kasus ini dan mengadili aparat-aparat kepolisian yang berusaha menghalangi kebebasan berpendapat dan berpendapat bagi rakyat Indonesia.
  3. Kepada elemen gerakan rakyat di Indonesia untuk membentuk perlawanan rakyat pekerja multi sektor dan melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pembungkaman hak-hak rakyat oleh negara.


Jakarta, 3 Juni 2007

Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja



Sekretaris Jenderal



Irwansyah

No comments: